BONE BOLANGO — Pemeriksaan menyasar tiga tahap sekaligus: perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Iwan menyebut cakupan itu penting untuk memastikan kebijakan penataan ruang daerah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Iwan, penataan ruang bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Kebijakan itu menentukan arah pembangunan dan seberapa optimal potensi wilayah dimanfaatkan.
Pemeriksaan kepatuhan dilakukan untuk menilai kesesuaian kebijakan tata ruang daerah dengan regulasi pusat, provinsi, dan kabupaten. Iwan menekankan pentingnya keselarasan lintas tingkat pemerintahan itu.
Ia juga berharap penataan ruang memperhatikan kebutuhan strategis jangka panjang. Dua sektor yang disebutnya paling krusial adalah ketahanan pangan dan energi.
“Proses evaluasi bakal menyasar mulai dari tahapan perencanaan, penerapan riil di lapangan, sampai instrumen pengendaliannya, untuk menjamin kesesuaian dengan regulasi serta arah prioritas pembangunan nasional,” ujar Iwan.
Iwan meminta seluruh OPD teknis memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa. Keterlibatan aktif dinilai menentukan apakah evaluasi mampu menangkap kondisi lapangan secara akurat.
Tanpa data lengkap dari OPD, hasil pemeriksaan berisiko hanya menilai sisi dokumen. Padahal penerapan aturan tata ruang di lapangan kerap berbeda dari yang tertulis di atas kertas.
Tim pemeriksa BPK dijadwalkan bekerja hingga 18 November 2026. Evaluasi mencakup penelusuran administratif dan pengecekan langsung ke lokasi.
Bagi Pemkab Bone Bolango, hasil pemeriksaan ini menjadi dasar memperkuat tata kelola penataan ruang. Kebijakan pembangunan diharapkan berjalan lebih terencana, selaras dengan regulasi, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan warga.