BONE BOLANGO — Gelombang penolakan terhadap PT Gorontalo Minerals (GM) terus menguat, mulai dari warga Motomboto di Bone Pesisir, Kecamatan Bulawa, hingga aksi mahasiswa di Kota Gorontalo. Wahidji menilai tekanan masyarakat itu bukan polemik biasa, melainkan aspirasi yang menuntut jawaban serius soal keberadaan perusahaan, aktivitas tambang, perlindungan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi warga Bone Bolango.
Kritik keras ia lontarkan terhadap narasi dugaan penyerangan camp, karyawan yang melarikan diri ke hutan, dan dugaan penjarahan gudang logistik PT Gorontalo Minerals. Menurut Wahidji, isu tersebut tidak boleh menggeser perhatian publik dari substansi tuntutan masyarakat.
"Kalau memang terjadi tindak pidana, silakan diproses. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi jangan sampai isu dugaan penjarahan dijadikan tameng untuk membangun opini seolah-olah seluruh gerakan masyarakat adalah tindakan kriminal. Jangan kriminalisasi aspirasi rakyat, sementara pertanyaan besar mengenai aktivitas dan tanggung jawab korporasi justru dibiarkan tanpa jawaban," tegas Wahidji.
Misteri Pengeboman Rumah Manajer Belum Terjawab
Wahidji kembali mempertanyakan dugaan pengeboman rumah manajer PT Gorontalo Minerals pada 2024. Peristiwa itu, katanya, tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya berkepanjangan.
Ia meminta kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara, termasuk apakah pelaku telah teridentifikasi, bagaimana hasil penyelidikan, dan apa kendala pengungkapannya. Wahidji menekankan tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum, tanpa memandang siapa pihak yang dirugikan maupun yang dilaporkan.
Puluhan Tahun Beroperasi, Manfaat Nyata Masih Dipertanyakan
Sorotan berikutnya adalah lamanya keberadaan PT Gorontalo Minerals di Bone Bolango. Wahidji mempertanyakan realisasi investasi, kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, serta manfaat langsung yang diterima masyarakat.
Ia menilai rencana peningkatan kegiatan eksploitasi pada 2027 tidak boleh dijadikan alasan untuk terus meminta masyarakat menunggu tanpa keterbukaan informasi.
"Jangan hanya berbicara tentang potensi emas dan kekayaan mineral Gorontalo. Pertanyaan kami sederhana: apa yang sudah diberikan kepada daerah dan rakyat? Berapa kontribusi nyata, berapa tenaga kerja lokal yang terserap, bagaimana kewajiban perpajakannya, bagaimana realisasi investasinya, dan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasional? Jangan sampai kekayaan alamnya menjadi keuntungan korporasi, sedangkan masyarakat hanya mewarisi persoalan ekologis," ungkapnya.
Desakan Buka Data Pajak hingga Perizinan Kawasan Hutan
Wahidji mendesak pemerintah membuka data penerimaan negara, kewajiban perpajakan, realisasi investasi, dan seluruh dokumen perizinan perusahaan. Ia juga meminta pemeriksaan independen terhadap aktivitas pembukaan lahan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, kondisi daerah aliran sungai, serta potensi ancaman banjir dan kerusakan lingkungan.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta tidak berhenti pada teguran administratif. Sanksi harus dijatuhkan sesuai ketentuan hukum, termasuk mengevaluasi hingga mencabut izin apabila persyaratannya terpenuhi.
Pemerintah Diminta Tak Berlindung di Balik Jargon Investasi
Wahidji menegaskan pemerintah pusat dan daerah tidak boleh terus berlindung di balik jargon investasi. Investasi pertambangan, menurutnya, harus tunduk pada hukum, kewajiban lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Ia meminta Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Gorontalo Minerals. Pemerintah dinilai jangan lebih sibuk merespons gejolak saat warga turun ke jalan daripada menjawab persoalan mendasar yang selama ini dipertanyakan.
"Tiga titik aksi bukan sekadar kerumunan massa. Itu adalah aspirasi masyarakat yang meminta kejelasan. Jangan hanya menghitung berapa orang yang berunjuk rasa, tetapi hitung juga berapa banyak pertanyaan masyarakat yang belum dijawab. Jangan hanya cepat merespons ketika kepentingan perusahaan terganggu, sementara kepentingan rakyat dan lingkungan justru menunggu kepastian," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Wahidji menegaskan tuntutan Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo agar keberadaan PT Gorontalo Minerals dievaluasi total, dengan transparansi data sebagai syarat utama sebelum kegiatan eksploitasi diperluas.
