POHUWATO — Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat Popayato Serumpun tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, meski keterbatasan anggaran membatasi ruang gerak realisasinya. Alokasi Rp 2,9 miliar untuk sedimentasi bendungan disebut sebagai salah satu langkah konkret yang sudah berjalan.
Dana penanganan sedimen itu berasal dari balai dan kini telah berkontrak. Saipul menyebut kontrak menjadi penanda bahwa pekerjaan fisik tidak lagi berhenti di tahap perencanaan.
"Alhamdulillah, sudah ada anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk penanganan sedimen yang ada di bendungan dan saat ini sudah berkontrak. Kalau sudah berkontrak, berarti dalam waktu dekat pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan," tutur Saipul dalam forum aspirasi masyarakat Popayato Serumpun.
Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo menjadi persoalan lain yang mengemuka. Dampak aktivitas tambang ilegal itu dirasakan langsung oleh warga di wilayah Popayato.
Forum masyarakat menempatkan isu PETI sejajar dengan sedimentasi bendungan sebagai prioritas yang perlu ditangani pemerintah daerah. Keduanya menuntut koordinasi lintas wilayah, bukan hanya langkah Pemkab Pohuwato.
Saipul mengakui kapasitas fiskal daerah belum mampu menampung seluruh usulan pembangunan di Popayato Serumpun. Pemerintah daerah, kata dia, masih perlu memperjuangkan tambahan anggaran ke pemerintah pusat.
Keterbatasan itu membuat realisasi kebutuhan warga berjalan bertahap. Pemerintah daerah memposisikan diri sebagai pengusul dan pengawal aspirasi, sementara keputusan alokasi anggaran sebagian berada di tingkat pusat.
Forum aspirasi masyarakat ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh Bupati Saipul A. Mbuinga. Dokumen itu menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah mengawal aspirasi warga dan memperjuangkan pemerataan pembangunan di Popayato Serumpun.
Forum berencana melakukan evaluasi setiap tiga bulan. Saipul menyambut baik rencana tersebut dan menilainya sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah.
"Pakta integritas ini akan saya tandatangani. Berikan kesempatan kepada kami untuk terus berjuang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran. Kemudian evaluasi setiap tiga bulan tentu sangat kami apresiasi. Pemerintah sangat mendukung, dan insyaallah kita terus dipertemukan pada kegiatan yang baik ini. Semoga ke depan anggaran kembali normal dan apa yang menjadi keluhan serta pemerataan pembangunan dapat terwujud," tutup Saipul.
Melalui komitmen tersebut, Pemkab Pohuwato berharap sinergi dengan masyarakat terus terjalin. Aspirasi pembangunan di Popayato Serumpun akan diperjuangkan dan direalisasikan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.