GORONTALO — Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat 1.538 kasus HIV/AIDS sejak 2001 hingga Maret 2026, terdiri atas 913 kasus HIV dan 625 kasus AIDS. Angka itu menjadi salah satu bahasan utama dalam pertemuan validasi data yang digelar di Hotel Grand Q.
Idah menyoroti penghitungan ganda yang membuat jumlah kasus terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya. Pasien lama yang sudah meninggal, menurutnya, masih kerap dimasukkan ke akumulasi kasus baru.
Menurut Idah, ketelitian pendataan menentukan kualitas kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Data yang keliru akan menyeret perencanaan program, penentuan prioritas intervensi, hingga pengambilan keputusan.
"Kalau data kasus HIV bertambah, jangan sampai data-data lama, termasuk mereka yang sudah meninggal, kembali dimasukkan dan terus diakumulasi. Ini bisa menyebabkan data yang kita miliki menjadi tidak akurat," tegas Idah.
Ia meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan pihak terkait memastikan setiap data yang dicatat dan dilaporkan menggambarkan kondisi riil di wilayah kerja masing-masing. Pembaruan SIHA 2.1 disebutnya harus jadi bagian penguatan sistem informasi HIV/AIDS di Gorontalo.
Persoalan lain yang diangkat Idah adalah pasien HIV/AIDS yang menolak menjalani pengobatan karena malu dan takut distigma masyarakat. Padahal pengobatan rutin penting untuk menjaga kondisi kesehatan pasien sekaligus menekan risiko penularan.
Pemerintah, kata Idah, menanggung pembiayaan obat melalui APBN karena harganya relatif mahal. Karena itu pendampingan terhadap penderita harus diperkuat agar mereka bersedia mengakses layanan kesehatan secara teratur.
"Ketika seseorang dinyatakan HIV positif, kemudian sudah ada pendampingan, tetapi mereka tidak mau berobat karena malu. Padahal, ini bisa ditangani dengan pengobatan rutin. Obatnya juga mendapatkan bantuan dari APBN, karena harganya cukup mahal," ungkapnya.
Idah menilai sosialisasi pencegahan HIV/AIDS belum cukup dilakukan lewat jalur kesehatan formal. Tokoh lintas agama dinilai punya peran strategis menyampaikan edukasi lewat kegiatan keagamaan dan lingkungan masing-masing.
"Kita harus mengundang tokoh lintas agama dan pihak lainnya, karena mereka juga memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pencegahan HIV/AIDS di setiap kegiatan keagamaan," tambahnya.
Ia juga menegaskan kegiatan validasi data tidak boleh berhenti sebagai agenda administratif. Harus ada tindak lanjut nyata dan kesinambungan program, baik dalam pembaruan data, edukasi masyarakat, maupun pendampingan pasien.