KOTA GORONTALO — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo resmi menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Dokumen strategis ini disiapkan untuk menghadapi tantangan puncak bonus demografi yang diperkirakan menyentuh titik tertinggi pada 2026 mendatang.
Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan dinamika kependudukan ke dalam perencanaan daerah secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan penduduk bukan lagi sekadar objek, melainkan subjek aktif dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Orientasi penyusunan dokumen ini dilaksanakan pada Kamis (30/4/2026) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Pemerintah memandang investasi pada sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam menentukan arah kebijakan strategis daerah ke depan.
Strategi Investasi SDM Hadapi Puncak Bonus Demografi
Momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya tahun ini menuntut respons kebijakan yang cepat dan tepat. Anang menegaskan bahwa penguatan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan keluarga menjadi fondasi utama dalam menciptakan SDM yang kompetitif.
"Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini menjadi arah kebijakan strategis dalam memastikan pembangunan berbasis dinamika penduduk. Momentum bonus demografi harus dimanfaatkan melalui penguatan investasi pada SDM," ujar Anang S. Otoluwa dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, pengelolaan penduduk yang terencana dan terarah akan berdampak langsung pada ketahanan daerah. Dokumen PJPK 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi menjadi panduan operasional bagi instansi terkait dalam mengeksekusi program di lapangan.
Tantangan Stunting 23,8 Persen dan Akses Layanan Kesehatan
Meski memiliki visi strategis, Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada sejumlah persoalan krusial. Salah satu fokus utama dalam PJPK terbaru adalah menekan prevalensi stunting yang saat ini masih berada di angka 23,8 persen. Angka ini menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas kesehatan generasi mendatang.
Selain masalah gizi buruk, optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga menjadi prioritas. Pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki jaminan perlindungan kesehatan yang memadai, terutama bagi warga di wilayah terpencil yang selama ini sulit menjangkau fasilitas medis.
Peningkatan akses layanan kesehatan di daerah pelosok akan diperkuat melalui distribusi tenaga medis yang lebih merata. Hal ini sejalan dengan target integrasi pembangunan kependudukan yang menitikberatkan pada pemerataan kualitas hidup di seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo.
Intervensi Ketahanan Keluarga dan Edukasi Remaja
PJPK 2025–2029 juga menitikberatkan pada pembangunan keluarga melalui berbagai intervensi spesifik. Program ini mencakup edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, intervensi gizi bagi ibu hamil, hingga penguatan layanan bagi kelompok lanjut usia (lansia).
Langkah tersebut diambil untuk menciptakan ketahanan keluarga yang menjadi unit terkecil dalam pembangunan manusia. Dengan memperkuat fungsi keluarga, pemerintah berharap dapat melahirkan generasi yang lebih sehat dan produktif saat puncak bonus demografi berlangsung.
Dalam kegiatan orientasi tersebut, Anang S. Otoluwa didampingi oleh Kepala Bidang P2KB, Sofyan Tambipi. Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen memastikan setiap tahapan dalam peta jalan tersebut dapat terimplementasi secara efektif mulai tahun depan.
