KABUPATEN GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menangani perluasan lahan kritis yang kian mengkhawatirkan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan perlunya langkah konkret dalam rapat koordinasi sektor kehutanan tahun 2026 di Aula BPDAS Bone Limboto, Selasa (5/5/2026).
Data terbaru menunjukkan kondisi lingkungan di Gorontalo memerlukan intervensi masif. Luas lahan kritis di wilayah ini tercatat mencapai 304.073 hektar, sebuah angka yang menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya.
Lahan Kritis Gorontalo Naik 40 Persen dalam Empat Tahun
Tren kerusakan lahan di Provinsi Gorontalo terpantau meningkat signifikan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada 2020, luas lahan kritis tercatat sebesar 217.177 hektar, namun angka ini membengkak menjadi 304.073 hektar pada 2024 atau naik sekitar 40 persen.
Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan beban terberat, mencatatkan luas lahan kritis mencapai 91.458 hektar. Sementara itu, Kabupaten Gorontalo Utara menyusul di posisi kedua dengan luasan 68.682 hektar yang memerlukan rehabilitasi segera.
Gusnar menilai angka-angka ini adalah sinyal darurat bagi kelestarian ekologi daerah. Kondisi tersebut memicu pemerintah provinsi untuk merumuskan kebijakan teknis yang lebih aplikatif di lapangan, terutama pada sektor pertanian lahan miring.
Solusi Terasering untuk Lahan Pertanian Kemiringan 30 Persen
Sebagai langkah teknis, Gubernur menginstruksikan implementasi sistem terasering pada lahan pertanian yang memiliki tingkat kemiringan di atas 30 persen. Metode ini dianggap paling efektif untuk menekan laju erosi sekaligus memulihkan produktivitas lahan yang sudah kritis.
Komunikasi intensif mulai dijalun dengan para bupati untuk memastikan program ini berjalan di tingkat tapak. Gusnar mengakui bahwa transformasi pola tanam ini membutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit, namun harus tetap diwujudkan demi keselamatan lingkungan.
“Kalau saya di pemkab sudah berbicara dengan para bupati untuk mulai mencoba mengimplementasikan terasering. Kita wujudkan. Kalau terjadi terasering, mudah-mudahan lahan kritis ini juga mulai berkurang,” kata Gusnar Ismail.
Mengapa Gorontalo Mengusulkan Pembentukan BKSDA Sendiri?
Selain fokus pada pemulihan fisik lahan, Gusnar Ismail mendorong penguatan kelembagaan dengan mengusulkan pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Gorontalo. Selama ini, urusan konservasi di wilayah ini masih bergantung pada struktur kelembagaan yang terbagi dengan provinsi tetangga.
Keunikan flora dan fauna endemik Gorontalo menjadi alasan kuat di balik usulan ini. Keberadaan BKSDA mandiri diharapkan mampu mempercepat respons perlindungan keanekaragaman hayati dan mempermudah koordinasi program konservasi dengan pemerintah pusat.
“Jadi kita target, kita usulkan BKSDA, kemudian harus kita barengi dengan program terasering di Gorontalo dan penghijauan agar supaya kementerian juga bisa tertarik untuk membantu kita semua,” ungkap Gusnar.
Pemerintah provinsi kini tengah menyiapkan dokumen strategis untuk dibawa ke Kementerian Kehutanan. Sinergi antara penghijauan kembali, penerapan teknologi terasering, dan penguatan lembaga konservasi diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi krisis lahan di Bumi Serambi Madinah.
