POHUWATO — Informasi yang beredar di kalangan warga menyebutkan bahwa korban mengalami tekanan psikologis usai mengetahui dirinya menjadi terlapang dalam kasus demo yang melibatkan perusahaan dan petani plasma. Rasa takut dijemput aparat kepolisian disebut menjadi pemicu utama kondisi kritis yang dialami warga tersebut hingga kini harus mendapatkan perawatan intensif.
Diduga Depresi Akut Usai Dilaporkan Perusahaan
Peristiwa ini bermula dari aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah warga di sekitar area perkebunan plasma milik PT IGL. Dalam aksi tersebut, korban disebut ikut hadir dan terlibat dalam penyampaian aspirasi terkait tata kelola plasma yang dinilai tidak sesuai kesepakatan awal.
Alih-alih mendapatkan respons dialogis, sejumlah warga justru dilaporkan oleh pihak perusahaan ke Polres Pohuwato. Laporan itulah yang kemudian membuat korban merasa terancam dan terus dibayangi ketakutan akan proses hukum yang akan dihadapinya.
Warga Sekitar Sebut Korban Takut Dijemput Paksa
“Dia sejak tahu namanya masuk laporan, langsung tidak bisa tidur. Katanya takut tiba-tiba dijemput polisi,” ujar salah seorang tetangga korban yang enggan disebutkan namanya.
Tekanan psikologis yang berkepanjangan itu diduga membuat kondisi kesehatan korban menurun drastis dalam beberapa hari terakhir. Hingga berita ini diturunkan, korban masih dalam penanganan medis dan belum dapat dimintai keterangan secara langsung.
Demo Plasma: Akumulasi Kekecewaan Petani Popayato
Aksi demonstrasi yang berujung pada laporan polisi tersebut merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan petani plasma di Popayato. Mereka mengeluhkan sejumlah hal, mulai dari tidak transparannya skema bagi hasil, hingga dugaan pengelolaan lahan yang tidak berpihak pada petani lokal.
PT IGL sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan di Gorontalo. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan maupun Polres Pohuwato terkait perkembangan kasus ini dan kondisi terkini korban.
Pemkab Pohuwato Didorong Turun Tangan
Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk segera melakukan mediasi antara petani dan perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk meredakan ketegangan dan mencegah munculnya korban jiwa akibat konflik yang berkepanjangan.
“Ini bukan soal benar atau salah di mata hukum. Ini soal nyawa manusia. Pemerintah harus hadir,” kata seorang aktivis lokal yang memantau perkembangan kasus ini.
