POHUWATO — Prestasi ini diumumkan bersamaan dengan penyerahan dokumen LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Senin (25/5/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, kepada Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam dan Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento.
Bupati Saipul menyebut capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama DPRD. “Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh OPD bersama dukungan DPRD yang terus mendorong terciptanya akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang baik,” ujarnya.
Meningkat dari Tahun Sebelumnya
Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, menjelaskan bahwa persentase capaian tindak lanjut pada 2026 mencapai 84,18 persen. Angka ini naik dari 82,97 persen pada tahun 2025.
“Ini merupakan buah kerja keras tim tindak lanjut Inspektorat Daerah yang terus bekerja pasca penyerahan LHP,” jelas Irfan. Ia menambahkan, penghargaan ini berbeda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena lebih menitikberatkan pada kinerja penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
Catatan untuk Perbaikan ke Depan
Meski meraih predikat terbaik, Bupati Saipul mengakui masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. “Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga beberapa temuan harus ditindaklanjuti demi perbaikan di masa mendatang,” ungkapnya.
Ia menyampaikan terima kasih atas masukan dan koreksi selama proses pemeriksaan. Menurutnya, berbagai catatan yang masih ada akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan ke depan.
Pohuwato menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang menerima penghargaan atas pencapaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terbaik pada Semester II Tahun 2025. Prestasi ini sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
