GORONTALO — Keputusan itu diambil setelah tim teknis menyelesaikan asesmen kerusakan di sejumlah titik. Proyek ini mencakup perbaikan ruas jalan utama yang terputus dan normalisasi saluran irigasi yang tertimbun material longsor.
Beban APBD dan Prioritas Pengerjaan
Dana Rp226 miliar itu akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menyebutkan, pengerjaan permanen akan menyasar titik-titik kritis dengan dampak ekonomi langsung.
“Pemulihan permanen ini prioritasnya untuk akses logistik dan lahan pertanian produktif,” kata sumber tersebut, Sabtu (30/5/2026).
Mengapa Pengerjaan Baru Dimulai Juli 2026?
Jadwal pengerjaan yang baru dimulai Juli 2026 menuai pertanyaan dari warga terdampak. Pemerintah beralasan, tenggat itu dibutuhkan untuk perencanaan detail teknik, lelang, dan penyiapan material di lokasi. Sebelum pengerjaan permanen dimulai, Pemkot akan melakukan penanganan darurat, seperti pembuatan jalan alternatif sementara dan pembersihan saluran irigasi secara manual.
Dampak ke Warga dan Sektor Ekonomi
Kerusakan infrastruktur pascabencana telah menghambat distribusi hasil bumi dari kecamatan-kecamatan di Padang. Petani di kawasan Lubuk Kilangan dan Koto Tangah mengeluhkan saluran irigasi yang tersumbat, membuat sawah mereka tidak terairi selama tiga pekan terakhir.
Pemkot Padang berjanji akan mempercepat tahap lelang proyek agar pengerjaan fisik berlangsung tepat waktu. Pengawasan ketat juga akan dilakukan untuk mencegah penyimpangan anggaran di proyek senilai ratusan miliar rupiah tersebut.
