GORONTALO UTARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara mencatat realisasi belanja daerah yang masih rendah hingga pertengahan tahun 2026. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, serapan anggaran baru mencapai 17,52 persen dari total pagu yang telah ditetapkan.
Belanja Pegawai Mendominasi, Belanja Modal Hanya Rp600 Juta
Dari total realisasi Rp116,92 miliar, pos belanja pegawai menjadi yang paling dominan dengan nilai Rp90,20 miliar. Sementara itu, belanja barang dan jasa terealisasi Rp13,77 miliar dan belanja lainnya sebesar Rp12,34 miliar.
Yang menarik perhatian, belanja modal—yang biasanya menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur—hanya terserap Rp0,61 miliar. Padahal, belanja modal menjadi indikator penting untuk proyek fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
Anggaran 2026 Turun 16,93 Persen Dibanding Tahun Lalu
Tahun ini Pemkab Gorontalo Utara mengelola anggaran belanja daerah sebesar Rp667,19 miliar. Angka ini menyusut 16,93 persen dibandingkan pagu APBD tahun sebelumnya. Penurunan ini tentu memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan hingga akhir tahun.
Dengan sisa waktu enam bulan ke depan, Pemkab Gorontalo Utara masih memiliki sisa anggaran lebih dari Rp550 miliar yang harus direalisasikan. Tekanan untuk mempercepat belanja, khususnya belanja modal dan barang jasa, akan menjadi pekerjaan rumah utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Mengapa Serapan Anggaran Masih Minim di Pertengahan Tahun?
Pola realisasi belanja daerah yang rendah di semester pertama kerap terjadi di banyak daerah di Indonesia. Namun, angka 17,52 persen di Gorontalo Utara tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan target ideal yang biasanya berkisar 40-45 persen di tengah tahun.
Beberapa faktor bisa menjadi penyebab, mulai dari proses lelang proyek yang baru dimulai, keterlambatan pencairan dana, hingga perubahan prioritas program. Tanpa percepatan yang signifikan di semester kedua, dikhawatirkan terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun yang kerap memicu belanja terburu-buru dan kurang berkualitas.
Apa Dampaknya bagi Warga Gorontalo Utara?
Minimnya realisasi belanja daerah, terutama belanja modal, berpotensi menunda proyek-proyek fisik yang dinanti warga. Pembangunan jalan desa, irigasi, atau fasilitas pendidikan dan kesehatan bisa terhambat jika anggaran tidak segera dieksekusi.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengevaluasi kendala di masing-masing satuan kerja. Koordinasi dengan DPRD setempat juga diperlukan untuk memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai jadwal hingga akhir tahun anggaran 2026.
