GORONTALO UTARA — Penindakan bermula dari informasi intelijen soal rencana pengiriman sianida dari Filipina menuju Indonesia lewat perairan Sulawesi. Personel Pos TNI AL Kwandang lalu melakukan pengamatan intensif di sekitar perairan Pulau Bugisa dan Pulau Lampu.
Tim patroli gabungan mencurigai pergerakan satu unit long boat yang masuk ke wilayah perairan Indonesia di titik koordinat 00°57?06,8? LU – 122°52?28,4? BT. Setelah penyisiran dan pengejaran, kapal itu diamankan beserta muatannya.
60 Karung Sianida Senilai Rp 2,2 Miliar Disita
Dari pemeriksaan, petugas menemukan 60 karung sianida (CN) dengan berat masing-masing sekitar 50 kilogram. Total muatan mencapai 3.000 kilogram atau tiga ton.
Estimasi nilai jual pasaran barang bukti itu mencapai kurang lebih Rp2.220.000.000, setara Rp37.000.000 per karung. Potensi kerugian negara dari sektor perpajakan yang berhasil dicegah mencapai Rp249.135.000.
Selain bahan kimia berbahaya tersebut, petugas mengamankan satu unit long boat sebagai sarana pengangkut serta enam orang anak buah kapal.
Modus Ship to Ship di Sekitar Pulau Bugisa
Hasil pemeriksaan awal mengungkap modus operandi pelaku: pemindahan muatan dari kapal ke kapal (ship to ship) di sekitar Pulau Bugisa. Sianida awalnya diangkut memakai pamboat berbendera Filipina.
Muatan kemudian dipindahkan ke long boat milik warga Indonesia untuk diselundupkan ke wilayah Provinsi Gorontalo. Diduga kuat, sianida itu ditujukan untuk aktivitas pertambangan emas ilegal di Gorontalo.
Diduga untuk Tambang Emas Ilegal
Seluruh barang bukti beserta para ABK telah dibawa menuju Mako Lanal Gorontalo. Proses penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut sedang berjalan.
Keberhasilan penindakan ini disebut sebagai bentuk komitmen TNI AL menjaga kedaulatan wilayah perairan nasional dari kegiatan ilegal. Langkah tersebut juga dinilai melindungi masyarakat dan lingkungan dari masuknya bahan kimia berbahaya tanpa izin.
Penindakan ini sejalan dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan maritim. Sinergi itu termasuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.
