Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pembayaran angsuran pertama pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih menunggu proses verifikasi dan validasi pembangunan fisik. Anggaran untuk kewajiban yang jatuh tempo September 2026 sebesar Rp 40 triliun itu dipastikan telah tersedia sejak penyusunan APBN 2026. Proses verifikasi melibatkan Kementerian Koperasi, BPKP, hingga pemantauan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
JAKARTA — Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak akan menunda pembayaran cicilan pertama pembiayaan KDKMP meski mekanismenya masih dalam tahap verifikasi. Ia menyampaikan hal itu dalam Konferensi Pers Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis.
"Dalam proses membayar ini, kita cari cara membayarnya, karena kan tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah ada proses validasi," kata Suahasil.
Pemerintah memastikan kewajiban pembayaran tetap dipenuhi karena anggarannya sudah dialokasikan. Suahasil menyebut Kementerian Koperasi bersama pihak terkait terus menjalankan proses verifikasi tersebut.
Verifikasi Libatkan BPKP Sebelum Serah Terima
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 17 September 2026, sebanyak 25.113 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung dan gerai.
Dari jumlah itu, Kementerian Koperasi mencatat 17.288 KDKMP siap menjalani verifikasi dan validasi. Hasilnya akan direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum bangunan diserahterimakan kepada desa.
Pembayaran cicilan kepada bank Himbara baru dilakukan setelah seluruh tahapan itu rampung.
KSSK Pantau Pembiayaan Perbankan
Suahasil menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) turut memantau perkembangan program KDKMP. Pemantauan diperlukan karena pembangunan koperasi melibatkan pembiayaan dari perbankan.
Pemantauan melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Danantara sebagai pemilik bank Himbara.
"Ini yang dibangun sedemikian hingga nanti pembayarannya akan berlangsung. Pasti dibayar karena anggarannya sudah ada," tuturnya.
Anggaran Rp 40 Triliun Disiapkan Sejak Awal
Purbaya Yudhi Sadewa ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan akan menyiapkan dana untuk pembayaran angsuran pertama KDKMP yang jatuh tempo pada September 2026 sebesar Rp 40 triliun.
Suahasil memastikan anggaran tersebut telah tersedia sejak penyusunan APBN 2026. Pemerintah memastikan kewajiban terkait pembangunan KDKMP tetap akan dipenuhi.
"Jadi, pasti dibayar, karena sudah ada anggarannya," ujarnya menambahkan.
