GORONTALO — Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, meminta kejelasan langkah pemerintah pusat dalam mendorong operasional KNMP di Leato Selatan. Menurutnya, pembangunan kawasan nelayan harus diikuti kesiapan operasional dan pengelolaan yang baik. "Kami ingin memastikan program Kampung Nelayan Merah Putih ini tidak hanya selesai pada pembangunan fisik, tetapi juga dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan," ujar Meyke dalam pertemuan tersebut.
Kunjungan kerja Komisi II diterima Eka Kurniadi, Katimja Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan, Pengembangan, dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan, Direktorat PPN. Dalam pertemuan itu, Meyke meminta penjelasan soal mekanisme penetapan lokasi KNMP, dukungan pembiayaan APBN, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga strategi peningkatan daya saing perikanan tangkap.
Pembangunan Leato Selatan Rampung, Lamu Hampir Selesai
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan KKP, pembangunan KNMP di Leato Selatan telah mencapai 100 persen. Pembangunan di Lamu, Kabupaten Gorontalo, disebut hampir rampung.
Untuk 2026, terdapat rencana pembangunan KNMP di 44 titik di Provinsi Gorontalo. Namun, sekitar 12 titik masih menghadapi kendala status lahan sehingga belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan.
Target Nasional KNMP Naik Jadi 2.000 Titik pada 2027
KKP menjelaskan bahwa target pembangunan KNMP secara nasional ditingkatkan dari 1.000 menjadi 2.000 titik pada 2027 atas arahan Presiden. Peningkatan target itu menuntut kesiapan daerah, termasuk Gorontalo, dalam menyediakan lahan dan kelembagaan pengelola.
Dari sisi pengelolaan, aset KNMP yang telah selesai dibangun masih menjadi milik KKP karena proses serah terima belum dilaksanakan. Ke depan, fasilitas umum akan diserahkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa sesuai status kepemilikan lahan. Sarana produksi dan unit usaha akan dikelola kelompok masyarakat atau Koperasi Desa Merah Putih.
Empat Pengelola per Titik dan Sinergi dengan Kementerian Koperasi
KKP juga bersinergi dengan Kementerian Koperasi untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Setiap titik KNMP direncanakan didukung empat orang pengelola guna menunjang operasional dan pengembangan unit usaha.
Komisi II menilai keberhasilan program KNMP tidak hanya ditentukan tersedianya infrastruktur. Kesiapan sumber daya manusia, kemampuan koperasi mengelola usaha, serta kepastian akses pasar bagi hasil perikanan menjadi faktor penentu.
Potensi kelautan dan perikanan Gorontalo, menurut Meyke, perlu didukung program berkelanjutan mulai dari penyediaan fasilitas produksi, penguatan kelembagaan nelayan, hingga akses pemasaran hasil tangkapan. Komisi II berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar agar pengembangan KNMP di Gorontalo berjalan optimal.
Dengan dukungan yang tepat, program tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas perikanan, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, membuka peluang usaha baru, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di Provinsi Gorontalo.
