Bawaslu Kabupaten Gorontalo memperkuat integritas jajaran pengawas adhoc tingkat kecamatan hingga desa untuk menjaga kualitas pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba menegaskan pengawas yang terbukti melanggar integritas akan menjadi pertimbangan dalam proses perekrutan pemilu mendatang. Penguatan itu dibahas dalam konsolidasi demokrasi bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo di Limboto.
LIMBOTO — Bawaslu Kabupaten Gorontalo menggelar konsolidasi demokrasi bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo di kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo. Kegiatan itu menyoroti pentingnya penguatan integritas panwaslu kecamatan dan kelurahan/desa sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengawasan pemilu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba menyatakan integritas jajaran pengawas menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pengawasan. Menurutnya, menjaga integritas tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.
"Integritas jajaran pengawas sangat penting. Kalau ada pengawas adhoc yang diduga mengarahkan/melanggar integritas, tentu akan menjadi pertimbangan dalam proses perekrutan pada pemilu mendatang," kata Alexander.
Rusak Susu Sebelanga karena Nila Setitik
Alexander menggambarkan pentingnya menjaga integritas dengan peribahasa "rusak susu sebelanga karena nila setitik". Ia menekankan bahwa satu pelanggaran integritas dapat merusak kredibilitas seluruh lembaga pengawas pemilu.
Konsolidasi ini melibatkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo sebagai mitra dalam mendorong perbaikan pelaksanaan pemilu. Kedua pihak membahas berbagai potensi kerawanan yang perlu diantisipasi pada tahapan pemilihan kepala daerah.
Muhammadiyah Soroti Netralitas ASN dan Potensi Politik Uang
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo Ibrahim Nteya menyambut baik konsolidasi tersebut. Ia menilai evaluasi bersama penting dilakukan untuk mendorong berbagai perbaikan dalam pelaksanaan pemilu ke depan.
Ibrahim menyoroti persoalan netralitas aparatur sipil negara sebagai salah satu potensi kerawanan. Ia menyampaikan pandangan agar hak pilih ASN dikaji kembali, sebagaimana TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih.
"Hak pilih ASN ini perlu dikaji kembali, seperti TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih. Ini untuk menghindari adanya ASN yang diduga tidak netral, meskipun mungkin tidak ada niat atau tujuan untuk melanggar ketentuan netralitas," kata Ibrahim.
Waspadai Aktivitas Calon yang Mendahului Tahapan Kampanye
Ibrahim juga menyoroti aktivitas calon atau pihak yang berkepentingan dengan pemilihan legislatif ketika mulai turun ke masyarakat. Menurutnya, aktivitas tersebut perlu diperhatikan agar tidak mengarah pada mendahului tahapan.
Ia menyebut kegiatan di masjid atau penyaluran bantuan berpotensi menimbulkan persoalan dalam tahapan pemilu. Hal itu perlu dilaporkan kepada Bawaslu agar tidak menjadi celah pelanggaran.
"Kalau calon atau pihak yang berkepentingan mulai turun ke masyarakat, ini perlu diperhatikan dan dilaporkan kepada Bawaslu. Jangan sampai ada aktivitas yang sudah mengarah pada curi start kampanye," katanya.
Pengawas Desa Dinilai Perlu Penguatan Hadapi Politik Uang
Ibrahim menilai pengawas di tingkat desa dan kecamatan perlu mendapat penguatan, terutama dalam menghadapi praktik politik uang. Ia menyebut adanya oknum atau pihak tertentu di tingkat desa yang menurutnya dapat terlibat dalam pembagian uang.
Praktik tersebut dinilai cukup sulit dideteksi karena peserta pemilu saat ini semakin memahami pola pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Karena itu, kemampuan dan strategi pengawasan perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi pola-pola pelanggaran yang berkembang.
"Kami berharap ada berbagai perbaikan dalam pelaksanaan pemilu ke depan," kata Ibrahim.
