GORONTALO — Rapat koordinasi di lingkungan BPBD Provinsi Gorontalo meninjau pelaksanaan program di setiap bidang, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun langkah tindak lanjut. Setiap bidang diminta menetapkan kegiatan prioritas yang harus diselesaikan pada sisa tahun anggaran. Penanggung jawab dan tenggat waktu tindak lanjut juga diminta jelas.
Bidang I: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Jadi Prioritas
Pada Bidang I, evaluasi diarahkan pada program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana menjadi salah satu fokus utama.
Sosialisasi informasi rawan bencana kepada masyarakat ikut dibahas untuk meningkatkan pemahaman warga terhadap potensi ancaman di wilayah masing-masing. Bidang I juga mendorong peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) serta penguatan sistem peringatan dini.
Bidang II: Kesiapan TRC dan Pusdalops PB Diuji
Bidang II memfokuskan pembahasan pada kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB). Kecepatan penerimaan, verifikasi, dan penyebarluasan informasi kejadian bencana menjadi sorotan agar keputusan bisa diambil cepat dan akurat.
Kesiapan personel, peralatan, kendaraan operasional, dan logistik turut diperiksa. Ketersediaan sumber daya itu dinilai menentukan kelancaran operasi penanganan darurat saat bencana terjadi.
Koordinasi penanganan darurat bersama BPBD kabupaten/kota dan instansi terkait terus diperkuat. Tujuannya agar respons berjalan terkoordinasi dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Bidang III: Jitupasna hingga Laporan Pascabencana
Bidang III mengevaluasi pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana atau Jitupasna sesuai kebutuhan dan kewenangan. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana juga masuk pembahasan.
Pemantauan tindak lanjut pemulihan wilayah terdampak menjadi perhatian agar proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Bidang III menekankan pentingnya penyelesaian laporan dan dokumentasi penanganan pascabencana. Kelengkapan administrasi dan bukti dukung diperlukan agar kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
Capaian SPM Kebencanaan Kabupaten/Kota Dievaluasi
Rapat juga membahas hasil monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) suburusan bencana pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Evaluasi SPM menjadi bagian dari upaya memantau pemenuhan indikator pelayanan kebencanaan.
Dari situ, kendala diidentifikasi dan perbaikan kualitas pelayanan didorong sesuai target yang ditetapkan. BPBD Provinsi Gorontalo meminta setiap bidang memperbarui data capaian fisik, realisasi keuangan, dan indikator kinerja secara berkala.
Hambatan administratif maupun teknis diminta segera ditangani sesuai ketentuan agar tidak menghambat penyelesaian program prioritas. Monitoring dan evaluasi akan menjadi bagian penting untuk memastikan tindak lanjut hasil rapat dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan tenggat waktu.
Hasil Evaluasi Jadi Bahan Perencanaan Anggaran Berikutnya
Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan penyusunan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan kerja dan penganggaran tahun berikutnya. Koordinasi lintas bidang yang berkesinambungan menjadi kunci BPBD Provinsi Gorontalo mengoptimalkan pelaksanaan anggaran.
Upaya itu sekaligus memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
