GORONTALO — Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha 15 bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah sepanjang 2026 hingga akhir Oktober. Pencabutan terbaru menimpa PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten, lewat keputusan Dewan Komisioner OJK tertanggal 25 September 2026. Seluruh operasional kelima belas bank dihentikan, sementara penyelesaian hak dan kewajiban diserahkan ke tim likuidasi bentukan LPS.
Angka 15 bank itu tersebar dari Sumatra Barat hingga Bali. Mayoritas merupakan BPR konvensional, dengan empat di antaranya berstatus syariah. OJK mencabut izin usaha PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026.
Pencabutan izin membuat seluruh kegiatan operasional bank berhenti dan kantor tidak lagi melayani masyarakat. OJK menyatakan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing bank dilakukan tim likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis OJK dalam keterangan resminya.
Empat Bank Syariah Ikut Ditutup
Dari 15 lembaga yang kehilangan izin, empat beroperasi dengan prinsip syariah. Selain BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, OJK menutup PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok pada 16 Juli, PT BPRS Gaido Indonesia di Cianjur pada 1 September, dan PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September.
Sebelas sisanya adalah BPR konvensional. Sebarannya mencakup Jakarta Pusat, Bekasi, Surabaya, Batu, Klaten, Yogyakarta, Cirebon, serta tiga kabupaten di Sumatra Barat.
Sumatra Barat Jadi Wilayah Paling Banyak Terdampak
Provinsi Sumatra Barat mencatat pencabutan izin terbanyak, yakni tiga bank. PT BPR Suliki Gunung Mas di Kabupaten Solok menjadi yang pertama sepanjang tahun, efektif 7 Januari 2026.
Dua lainnya menyusul: PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam pada 31 Maret dan PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya pada 7 April. Jawa Barat menempati posisi kedua dengan tiga bank, ditambah satu BPR di Bekasi yang secara administratif masuk provinsi tersebut.
Januari dan Juli Jadi Bulan Paling Ramai
Tekanan terhadap BPR tidak merata sepanjang tahun. Januari mencatat dua pencabutan, lalu Juli melonjak menjadi tiga dalam sebulan.
- Januari: PT BPR Suliki Gunung Mas (7 Januari) dan PT BPR Prima Master Bank Surabaya (27 Januari).
- Februari: Perumda BPR Bank Cirebon (9 Februari) dan PT BPR Kamadana, Bangli (18 Februari).
- Maret: PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat (9 Maret) dan PT BPR Pembangunan Nagari, Agam (31 Maret).
- April: PT BPR Sungai Rumbai, Dharmasraya (7 April).
- Juni: PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten (25 Juni).
- Juli: PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu (3 Juli); PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta (7 Juli); PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok (16 Juli).
- Agustus: PT BPR Citra Bersada Abad, Bekasi (19 Agustus).
- September: PT BPRS Gaido Indonesia, Cianjur (1 September); PT BPR Pasarraya Kuta, Bali (17 September); PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang (25 September).
Mei, Oktober, dan November tidak mencatat pencabutan izin baru hingga akhir Oktober. Pola ini menunjukkan proses pengawasan OJK berjalan bertahap, bukan gelombang serentak.
Direksi dan Pemegang Saham Dilarang Bertindak
OJK membatasi ruang gerak pengurus bank yang izinnya dicabut. Direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset maupun kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.
Larangan itu berlaku untuk mencegah pengalihan aset yang bisa merugikan nasabah dan kreditur. Bagi nasabah penyimpan, hak atas simpanan tetap mengacu pada skema penjaminan LPS, dengan batas nilai yang diatur peraturan berlaku.
Apa Artinya bagi Nasabah dan Pelaku Usaha
Pencabutan izin bukan berarti simpanan otomatis hilang. Nasabah perlu menunggu proses likuidasi dan verifikasi klaim yang dijalankan LPS, dan biasanya diminta menyiapkan bukti kepemilikan rekening.
Bagi pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan BPR di daerah, penutupan 15 lembaga mempersempit pilihan pembiayaan. Kredit yang masih berjalan tetap wajib diselesaikan sesuai perjanjian, sementara tagihan dialihkan ke tim likuidasi.
Investor dan pemegang saham menanggung risiko terbesar. Nilai ekuitas bank yang dicabut izinnya umumnya tergerus lebih dulu sebelum klaim nasabah dibayar, sehingga sisa hak pemegang saham kerap nihil.
Konsolidasi BPR Masih Berlanjut
Jumlah BPR yang ditutup sepanjang 2026 mencerminkan arah konsolidasi industri perbankan rakyat. OJK memang mendorong penguatan permodalan dan tata kelola BPR, dan lembaga yang tidak mampu memenuhi standar berisiko kehilangan izin.
Hingga akhir Oktober, belum ada keterangan resmi OJK soal jumlah BPR yang masih dalam proses pengawasan intensif. Yang jelas, daftar 15 bank ini menjadi rujukan awal bagi nasabah yang ingin memeriksa status lembaga tempatnya menyimpan dana.
Pertanyaan Seputar Berita Ini
Provinsi m?
na yang paling banyak terdampak pencabutan izin BPR sepanjang 2026? A: Sumatra Barat mencatat pencabutan izin terbanyak, yakni tiga bank.
