GORONTALO — Dalam rapat tersebut, Gusnar meminta data produksi perikanan tangkap dan budidaya dipastikan tingkat kevalidannya. Data yang akurat dinilai menjadi rujukan kuat untuk pengambilan kebijakan daerah, terutama yang menyangkut hidup nelayan di desa-desa pesisir.
Intervensi program juga diminta diperkuat berbasis kelompok nelayan. Gubernur menyoroti perlunya penguatan sistem rantai dingin serta sarana dan prasarana perikanan agar hasil tangkapan tidak cepat rusak sebelum sampai ke pasar.
Kepala DKP Siap Tindak Lanjuti Arahan Gubernur
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Aryanto Husain menyatakan kesiapannya menindaklanjuti instruksi tersebut. DKP akan mengarahkan program agar lebih dekat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum yang sama, Aryanto memaparkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Cakupannya mulai dari peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN), produksi perikanan tangkap, hingga pengendalian pemanfaatan ruang laut.
"Produksi perikanan dan ekspor kita meningkat berkontribusi terhadap pertumbuhan, sedangkan pengawasan ruang laut terus digalakan melalui konservasi perairan," ungkap Aryanto.
DKP Fokus Desa Pesisir untuk Tekan Kemiskinan
Aryanto menyebut DKP akan mengoptimalkan dan menyinergikan kembali intervensi program perikanan dan kelautan dalam pengurangan angka kemiskinan. Sasaran utamanya desa-desa pesisir di Gorontalo.
Langkah itu diselaraskan dengan upaya pemerintah daerah menurunkan persentase kemiskinan di provinsi tersebut. Sektor kelautan dan perikanan diposisikan sebagai penggerak ekonomi warga pesisir, bukan hanya penyumbang angka pertumbuhan.
Sebelumnya, Gubernur Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syaidah Rusli Habibie berulang kali mendorong setiap kebijakan daerah memberi dampak ekonomi nyata. Dampak yang dimaksud tidak berhenti pada pertumbuhan, tetapi juga berkontribusi menurunkan angka kemiskinan.
