BOALEMO — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menempatkan dialog bersama warga pesisir sebagai pintu masuk sebelum izin pemanfaatan ruang laut diproses. Dalam audiensi di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Selasa (3/11/2026), Kepala DKP Aryanto Husain menegaskan bahwa pengelolaan ruang laut diatur ketat untuk memastikan aktivitas warga tidak mengganggu zona inti konservasi.
Menurut Aryanto, pemanfaatan pulau atau wilayah perairan untuk pariwisata dan pengembangan wilayah sangat dimungkinkan. Syaratnya, ada komunikasi dan dialog yang baik antara pihak pengembang dengan masyarakat lokal sejak awal.
Zona Inti Konservasi Jadi Garis Merah
Aryanto menyatakan bahwa kawasan mangrove dan zona inti konservasi tidak boleh disentuh oleh aktivitas apa pun. Di luar area itu, ruang laut masih terbuka untuk dimanfaatkan.
"Selama bukan zona inti, sangat mungkin untuk dimanfaatkan selama bersisian antara bagaimana memanfaatkan dan bagaimana menjaganya," ujar Aryanto Husain, Selasa (3/11/2026).
Pernyataan itu menjawab kekhawatiran warga Desa Bajo soal batas boleh-tidaknya aktivitas di perairan sekitar kampung mereka. DKP menempatkan prinsip pemanfaatan dan perlindungan sebagai dua hal yang berjalan bersamaan, bukan pilihan yang saling meniadakan.
Izin KKPRL dan Syarat Titik Koordinat
Bagi masyarakat atau pihak yang ingin mendirikan bangunan maupun menjalankan aktivitas di atas air, izin KKPRL menjadi dokumen yang wajib diurus. DKP menyatakan siap membantu proses pengurusan izin tersebut.
Bantuan diberikan dengan catatan titik koordinat dan peruntukan lahan disebut jelas sejak awal. Permohonan juga tidak boleh melanggar aturan perlindungan ekosistem, termasuk kawasan mangrove dan zona inti konservasi.
Ketentuan ini berlaku sama bagi warga lokal yang membangun warung apung maupun pengembang yang menyiapkan kawasan wisata bahari. Kejelasan koordinat disebut menjadi kunci agar proses verifikasi tidak berlarut.
Peran Pemerintah Desa Bajo Diperkuat
DKP Gorontalo menyoroti pentingnya sosialisasi aturan ruang laut hingga ke tingkat desa. Pemerintah Desa Bajo didorong memperkuat perannya mendukung Visi Program Agro Maritim Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.
Program strategis sektor kelautan dan perikanan yang dimaksud mencakup perlindungan sumber daya pesisir. Pemerintah desa juga diminta mengadvokasi warga dalam mencegah aktivitas illegal fishing dan destructive fishing.
Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pendamping lokal disebut sebagai kunci. Dengan cara itu, pemanfaatan ruang laut diharapkan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa merusak kelestarian lingkungan laut.
Bagi warga yang hendak mengajukan pemanfaatan ruang laut, langkah pertama adalah menyiapkan titik koordinat dan peruntukan yang jelas, lalu berkonsultasi dengan DKP Provinsi Gorontalo sebelum mengurus KKPRL.
