GORONTALO — Pemerintah dan DPR menyepakati pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dalam rapat finalisasi kepegawaian di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (6/11). Keputusan berlaku lintas profesi, dari guru dan dosen hingga tenaga kesehatan, Damkar, dan Satpol PP, dengan tahapan mulai 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kesepakatan diambil setelah pemerintah melakukan beberapa kali perhitungan beban fiskal dan formasi. Status baru diberikan tanpa membatasi jenis jabatan, sehingga tidak hanya tenaga pendidik yang mendapat penyesuaian.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (6/11).
Formasi yang Masuk Cakupan Pengangkatan
Pengalihan status mencakup sejumlah formasi tenaga honorer dan non-ASN yang selama ini bekerja dengan kontrak paruh waktu. Pemerintah merinci cakupannya sebagai berikut:
- Dosen dan tenaga pendidik, termasuk guru di bawah Kementerian Agama
- Tenaga kesehatan dan medis
- Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar)
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Tenaga teknis dan pelaksana pelayanan lainnya
Prasetyo menegaskan pengangkatan penuh waktu berlaku bagi seluruh profesi yang masuk kategori non-ASN, bukan hanya segmen guru. Formasi teknis dan pelayanan publik yang sebelumnya berstatus paruh waktu ikut terdampak.
Jalan ke CPNS 2027 Tetap Terbuka
Perubahan status tidak menutup peluang pegawai mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah menjadwalkan pembukaan seleksi CPNS pada 2027, dan PPPK penuh waktu diberi hak yang sama untuk mendaftar.
"Karena statusnya naik, yang lintas profesi menjadi P3K penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," tutur Prasetyo.
Pemerintah juga menyiapkan aturan khusus soal batas usia bagi pegawai non-ASN yang ingin mengikuti seleksi PNS. Regulasi ini masih dalam tahap penyusunan dan akan menjadi bagian dari paket penyesuaian aturan kepegawaian.
Perpanjangan Kontrak Guru dan Nakes Non-ASN
Selain pengangkatan status, pemerintah berkomitmen memperpanjang masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Kebijakan serupa berlaku bagi tenaga kesehatan non-ASN yang kontraknya berakhir Desember 2026.
Perpanjangan mencakup lebih dari 172 ribu guru negeri dan 2.400 guru di bawah Kementerian Agama. Angka itu menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah menahan laju penghentian kontrak tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dampak bagi Tenaga Non-ASN dan Keuangan Negara
Bagi pegawai, kepastian status berarti perubahan skema penghasilan dan hak kepegawaian dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Peralihan ini juga membuka jalur karier yang sebelumnya tertutup, termasuk akses seleksi CPNS 2027.
Dari sisi anggaran, pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menambah beban belanja pegawai di APBN dan APBD daerah. Pemerintah belum memerinci nilai tambahan belanja yang dibutuhkan, namun menyatakan perhitungan telah dilakukan sebelum kesepakatan diambil.
Seluruh penyesuaian aturan dan pengangkatan status kepegawaian berlaku bertahap mulai 1 Januari 2027. "Alhamdulillah hari ini masalah kepegawaian sudah bisa kita benahi. Yang bekerja sudah mendapatkan kepastian status, adik-adik yang baru lulus juga akan kita buka ruang," ungkap Prasetyo.
