GORONTALO — Pernyataan itu disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026). Pemerintah, kata dia, masih memantau program-program yang terganggu di berbagai provinsi untuk mempercepat pemulihan.
"Ya pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi dan kami masih monitor program-program apa yang terkena dan di berbagai provinsi tersebut," ujar Airlangga.
Pemerintah tengah memantau dampak erupsi 5-6 gunung berapi yang terjadi bersamaan terhadap penurunan aktivitas masyarakat. Sektor logistik menjadi perhatian utama lantaran sejumlah bandara besar terpaksa ditutup akibat sebaran abu vulkanik.
"Logistik sudah pasti di sektor penerbangan sudah terjadi gangguan karena sektor penerbangan kan juga ada kaitannya dengan kargo," jelas Airlangga.
Soal besaran nominal kerugian, Airlangga mengaku masih dihitung. "Sudah ada tapi kita monitor karena kita masih monitor berapa lama ini harus ditutup," katanya.
Pandangan berbeda disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai dampak bencana, khususnya erupsi Gunung Anak Krakatau, tidak akan memperlambat perekonomian nasional secara berarti.
"Belum (memicu perlambatan ekonomi). Harusnya sih nggak terlalu signifikan ya kalau hanya beberapa hari. Kalau hanya beberapa hari bencana saja dan debunya kan nggak tebel-tebel amat kan ya? Kita lihat ke depan seperti apa," papar Purbaya di lokasi yang sama.
Kendati relatif optimistis, Purbaya mengakui dampak ekonomi di wilayah Sumatera yang dilanda banjir bandang dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diguncang gempa bumi berpotensi lebih besar. "Kalau saya lihat secara kasar sih harusnya dampaknya nggak sebesar di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat kemarin atau di NTT kemarin ya," lanjutnya.
Rangkaian bencana yang melanda Indonesia dalam beberapa pekan terakhir mencakup banjir bandang di sejumlah provinsi, gempa bumi, hingga erupsi beberapa gunung berapi. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun disebut belum tuntas.
Para pelaku usaha di daerah terdampak biasanya menghadapi gangguan rantai pasok dan penurunan permintaan konsumen selama masa tanggap darurat. Pemulihan aktivitas ekonomi bergantung pada cepatnya akses logistik dan infrastruktur dasar kembali normal.
Pemerintah hingga kini belum merilis angka pasti kerugian ekonomi akibat rentetan bencana tersebut. Komitmen yang disampaikan adalah memonitor dampak secara berkelanjutan serta menyiapkan program pemulihan bagi provinsi-provinsi yang mengalami kontraksi.