GORONTALO — Peringatan itu disampaikan Sutarto dalam pernyataan resmi di Jakarta, menyoroti rantai dampak dari ketegangan geopolitik, menguatnya proteksionisme, dan volatilitas harga energi terhadap sektor pangan. Menurut dia, gejolak eksternal tidak berhenti di angka makro, tapi merembet ke biaya input pertanian dan logistik yang jadi tulang punggung usaha penggilingan.
Tekanan global, kata Sutarto, lebih dulu menghantam neraca perdagangan, arus modal, dan nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, biaya input yang bergantung pada komponen impor ikut naik, sekaligus memperketat kebutuhan likuiditas modal kerja pengusaha penggilingan.
Kelompok yang paling terpukul adalah penggilingan padi skala kecil. Keterbatasan modal, teknologi, dan fasilitas pengeringan membuat kenaikan biaya energi dan transportasi langsung menggerus margin usaha mereka.
“Kondisi ini perlu diantisipasi karena dampaknya tidak hanya terhadap ekonomi makro, tetapi juga terhadap pelaku usaha di sepanjang rantai pasok beras,” ujar Sutarto.
Dari sisi domestik, Sutarto menilai fundamental makroekonomi Indonesia masih terjaga. Namun ia menyoroti tantangan pada penciptaan lapangan kerja formal berkualitas dan peningkatan produktivitas yang belum sepenuhnya teratasi.
Penyusutan kelas menengah, meningkatnya pengangguran usia produktif, dan bertambahnya kelompok rentan berpotensi menekan daya beli. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini jadi motor pertumbuhan, bisa ikut melambat bila tekanan itu berlanjut.
Kombinasi kenaikan biaya energi, perlambatan upah riil, dan tekanan inflasi juga disebut dapat menggerus kepercayaan pasar. Dalam kondisi tertentu, arus modal berpotensi keluar dan memberi tekanan tambahan pada rupiah.
Sutarto menegaskan persoalan ekonomi dan pangan tidak bisa dilihat terpisah. Gangguan pasokan atau lonjakan harga beras yang tidak terkendali, menurut dia, berisiko meluas ke ranah sosial.
“Tekanan ekonomi bukan hanya persoalan angka-angka makroekonomi. Kalau sampai mengganggu pasokan dan meningkatkan harga kebutuhan pokok, dampaknya dapat merembet pada stabilitas sosial,” katanya.
Karena itu ia mendorong kepastian hukum, tata kelola ekonomi yang baik, serta konsistensi dan transparansi kebijakan untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha. Koordinasi lintas institusi dinilai perlu diperkuat, melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Bulog, Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga akademisi.
Untuk memperkuat ketahanan sektor perberasan, Sutarto merinci sejumlah usulan kebijakan:
Program perlindungan sosial juga dinilai perlu diarahkan tepat sasaran, terutama untuk menjaga daya beli kelompok paling rentan di tengah tekanan harga pangan.
Sutarto menutup dengan menekankan bahwa kebijakan pangan harus dibangun dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh mata rantai perberasan, dari petani, penggilingan, distributor, hingga konsumen. Stabilitas pangan, menurut dia, hanya bisa dicapai lewat sinergi kebijakan yang konsisten antara fiskal, moneter, dan sektor riil.