GORONTALO — Bimbingan teknis bertema penguatan kapasitas kader Posyandu sebagai penggerak pelayanan terpadu dalam mendukung pemenuhan Enam SPM di desa itu dibuka langsung oleh Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo. Dalam arahannya, Nani menekankan pemenuhan Enam SPM membutuhkan kolaborasi antara kader Posyandu, pemerintah desa, tim pembina Posyandu, serta perangkat daerah di tingkat kabupaten dan provinsi.
Enam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Menurut Nani, seluruh bidang itu harus bergerak bersama agar pelayanan dasar masyarakat di desa dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Ia menilai Posyandu punya posisi strategis sebagai penggerak pelayanan terpadu di tingkat desa. Karena itu, penguatan kapasitas kader menjadi kunci agar setiap bidang SPM tidak berjalan sendiri-sendiri.
Nani menyebut pelaksanaan Enam SPM menuntut pembagian peran yang jelas antara provinsi, kabupaten, kader, dan kepala desa. Ia meminta seluruh pihak menyatukan langkah agar pelayanan dasar di desa tidak tersendat.
"Mari kita sama-sama perkuat. Provinsi kuatnya di mana, kabupaten, para kader, dan kepala desa kuatnya di mana. Itu menjadi benang merah yang harus kita cairkan agar pelaksanaan enam SPM ini berjalan," ujar Nani.
Ia juga meminta kader terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk layanan yang belum berjalan maupun kebutuhan masyarakat yang belum tertangani. Catatan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut bersama antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi.
"Jangan takut menyampaikan apa yang masih kurang. Kalau memang masih ada yang kosong, sampaikan, karena itu yang akan menjadi catatan untuk kita tuntaskan bersama," katanya.
Nani menegaskan implementasi Enam SPM tidak cukup hanya berhenti pada teori, tetapi harus terlihat dalam pelayanan nyata di desa. Ia meminta para kader menjadikan bimtek sebagai ruang untuk memperkuat pengetahuan sekaligus menyusun langkah konkret dalam pelaksanaan pelayanan dasar.
"Teori tidak sama dengan praktik di lapangan. Yang kita kejar adalah wujud nyata pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.