GORONTALO — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti dampak musim kemarau panjang yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Dalam rapat internal komisi, persoalan ketersediaan pangan dan air bersih bagi masyarakat menjadi perhatian utama.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menilai kondisi kemarau panjang perlu penanganan serius. Menurutnya, pemantauan terhadap langkah pemerintah harus terus dilakukan.
"Saat ini kita sedang berada dalam musim kemarau yang panjang. Karena itu, tentu kami melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah," ujar Meyke.
Penanganan Kemarau Butuh Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
Meyke menyebut penanganan dampak kemarau bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi. Dibutuhkan koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar penanganan menyeluruh.
Komisi II memberikan apresiasi terhadap sejumlah langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Salah satunya program pasar murah serta intervensi bagi masyarakat di daerah rentan pangan.
"Kami melihat adanya program pasar murah. Intervensi yang dilakukan sudah sangat baik, termasuk untuk daerah-daerah rentan pangan, di mana bantuan-bantuan sudah digelontorkan," jelasnya.
Air Bersih Jadi Prioritas, Komisi II Dorong Koordinasi dengan BWS
Meski apresiasi diberikan, Komisi II menilai persoalan air bersih harus segera mendapat solusi. Sejumlah wilayah terdampak kekurangan air bersih akibat kemarau panjang.
Komisi II mendorong pemerintah memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) guna mencari langkah penanganan yang tepat.
"Yang menjadi perhatian kami adalah air bersih. Banyak sekali daerah yang terdampak kekurangan air bersih. Kami mendapatkan informasi bahwa persoalan ini sudah dikoordinasikan juga dengan BWS," katanya.
Fungsi Pengawasan Turun ke Lapangan
Komisi II akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun dan memantau kondisi masyarakat di lapangan. Langkah itu dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.
Meyke juga mengungkapkan adanya informasi mengenai kondisi masyarakat di sejumlah wilayah yang semakin memprihatinkan akibat kesulitan pangan.
"Bahkan kami mendapatkan informasi ada masyarakat yang sudah makan ubi hutan. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama," ungkapnya.
Respons Gubernur Dinilai Cepat
Meyke menilai respons Gubernur Gusnar Ismail terhadap persoalan tersebut cukup cepat. Komisi II sebagai mitra pemerintah daerah akan terus memberikan dorongan agar penanganan dilakukan cepat dan tepat sasaran.
"Sejauh ini kami mengapresiasi respons Pak Gubernur yang cukup cepat. Kami sebagai unsur pemerintahan yang bermitra akan memberikan dorongan kepada Pak Gubernur, dalam hal ini Pak Gusnar, untuk quick response terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," tegasnya.
Komisi II berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait terus diperkuat. Khususnya dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan air bersih tetap terpenuhi selama musim kemarau panjang.
