Realisasi APBN di Provinsi Gorontalo mencatatkan defisit sebesar Rp2,1 triliun hingga 31 Maret 2026 akibat belanja negara yang melampaui pendapatan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil pada angka 6,12 persen yang melampaui rata-rata nasional. Gubernur Gorontalo kini mendorong kreativitas pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
KOTA GORONTALO — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Gorontalo menunjukkan angka defisit yang cukup signifikan pada penutupan triwulan pertama tahun 2026. Hingga 31 Maret 2026, selisih antara pendapatan dan belanja negara di Bumi Serambi Madinah ini menyentuh angka Rp2,1 triliun.
Kondisi fiskal ini dipicu oleh laju belanja negara yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan realisasi penerimaan negara di daerah. Meski mencatatkan defisit, otoritas keuangan setempat menilai kinerja ekonomi makro Gorontalo masih berada dalam jalur yang positif.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandini Wiwit, mengungkapkan bahwa pendapatan negara yang terkumpul baru mencapai Rp303,92 miliar. Angka ini berbanding terbalik dengan serapan belanja yang sudah melesat tinggi di awal tahun.
Data terbaru dari Kanwil DJPb Gorontalo menunjukkan total realisasi belanja negara telah menembus Rp2,449 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 26,89 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2026.
Arie Suwandini Wiwit menjelaskan bahwa posisi defisit ini sebenarnya masih dalam batas terkendali jika merujuk pada postur APBN secara nasional. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan setiap rupiah yang keluar memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penguatan reformasi fiskal.
“Sebetulnya posisi defisit secara nasional masih sangat terkendali. Reformasi APBN akan terus diperkuat dengan collecting more, spending better, efficient & sustainable financing guna memastikan program prioritas menjadi efektif dan ruang fiskal tetap terjaga,” ujar Arie dalam Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter di Aula DJPb Gorontalo, Kamis (30/4/2026).
Struktur belanja di Gorontalo masih didominasi oleh kucuran dana dari pemerintah pusat. Dari total belanja yang terealisasi, porsi terbesar dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai mencapai Rp1,594 triliun atau sekitar 65 persen dari total pengeluaran.
Kondisi ini menegaskan bahwa perputaran ekonomi di kabupaten dan kota se-Gorontalo masih sangat bergantung pada intervensi anggaran pusat. Di sisi lain, pendapatan asli daerah juga belum mampu berbicara banyak dalam menopang kebutuhan pembangunan secara mandiri.
Hingga Maret 2026, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp980,67 miliar atau baru 13,92 persen dari target tahunan. Mirisnya, sekitar 90 persen dari total pendapatan daerah tersebut masih bersumber dari transfer pemerintah pusat, bukan dari optimalisasi potensi pajak atau retribusi lokal.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengakui bahwa kapasitas fiskal yang rendah menjadi ganjalan utama bagi pemerintah daerah. Besarnya porsi belanja wajib (mandatory spending) membuat ruang gerak anggaran untuk program inovasi menjadi sangat terbatas.
Gubernur merinci beban daerah saat ini sangat berat, mulai dari penggajian pegawai, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, pembiayaan BPJS Kesehatan, hingga kewajiban penyediaan lahan untuk instansi vertikal. Situasi ini menuntut kepala daerah untuk memutar otak agar pembangunan tetap berjalan.
“Kita harus bekerja bukan hanya berbasis anggaran semata, melainkan dengan kreativitas dalam menghadapi situasi fiskal ini melalui berbagai langkah antisipatif,” tegas Gusnar Ismail. Ia berharap ada formula pembagian beban belanja wajib yang lebih proporsional antara pusat dan daerah di masa depan.
Di balik angka defisit yang besar, Gorontalo menyimpan kabar baik pada sektor ekonomi makro. Provinsi ini berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 persen. Angka ini cukup impresif karena berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.
Tingginya pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator bahwa belanja negara yang disalurkan, terutama melalui dana transfer, mampu menstimulus aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah kini fokus menjaga momentum pertumbuhan ini agar tidak terganggu oleh keterbatasan ruang fiskal.
Langkah penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah optimis, dengan strategi belanja yang lebih berkualitas, efektivitas anggaran dapat ditingkatkan meskipun ruang fiskal masih sempit.