GORONTALO UTARA — Pelaku UMKM di wilayah pesisir kini memiliki harapan baru untuk mendapatkan legalitas usaha dengan lebih mudah. Melalui model implementasi kebijakan terbaru, hambatan jarak dan komunikasi birokrasi coba dipangkas lewat sistem yang lebih adaptif.
Grace Parlin D. Mangosa merancang model tersebut guna menjawab keresahan rendahnya angka kepemilikan izin usaha di Gorontalo Utara. Padahal, jumlah unit usaha di kabupaten tersebut terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya.
Luasnya wilayah pesisir Gorontalo Utara yang mencapai 317,39 kilometer menjadi variabel utama sulitnya implementasi perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Jarak tempuh dari desa terpencil menuju pusat pelayanan di Dinas PMPTSP kerap memakan biaya operasional tinggi.
"Pelayanan perizinan di Gorontalo Utara memiliki karakteristik unik karena lebih dari 75% wilayahnya adalah area pesisir dan kepulauan. Jarak tempuh yang jauh memakan waktu dan biaya operasional yang tidak sedikit bagi pelaku UMKM," papar Grace.
Selain kendala fisik, keterbatasan akses internet dan minimnya literasi digital membuat banyak warga enggan mengurus izin. Data penelitian menunjukkan 75,64 persen pelaku usaha bahkan belum terpapar sosialisasi kebijakan OSS RBA secara merata.
Sebagai terobosan, Grace memperkenalkan "Simpul GRACE" yang merupakan pengembangan dari teori implementasi kebijakan George Edward III. Model ini menambahkan aspek kelima sebagai pengikat komunikasi antara aktor birokrasi dan masyarakat.
Sistem ini dirancang untuk mengaktifkan peran aktif di tingkat kecamatan hingga desa. Dengan begitu, birokrasi tidak lagi bersifat pasif menunggu di pusat kota, melainkan menjangkau langsung kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.
"Simpul GRACE bertindak sebagai penggerak pelayanan berbasis wilayah. Model ini dirancang untuk mengisi kekosongan peran di tingkat kecamatan dan desa, sehingga sistem pelayanan menjadi lebih responsif," jelasnya.
Gagasan ini berhasil dipertahankan Grace dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Selasa (5/5/2026). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Pascasarjana UNG, Prof. Dr. Mahludin Baruadi.
Dr. Yanti Aneta, Koordinator Program Studi Doktor Administrasi Publik, menilai penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi ilmu administrasi publik. Terutama dalam konteks penerapan kebijakan di daerah dengan tantangan geografis yang ekstrem.
Sidang ini juga melibatkan tim penguji kompeten, termasuk Prof. Dr. Bambang Supriyono dari Universitas Brawijaya sebagai penguji eksternal. Keberhasilan Grace meraih gelar doktor ini diharapkan segera diikuti dengan implementasi kebijakan oleh dinas terkait di lingkungan Pemkab Gorontalo Utara.