GORONTALO — Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) mencatat harga beras di pasar modern Gorontalo tidak bergerak dari Rp20.250 per kilogram sejak 20 Juli 2026. Gorontalo kini memimpin daftar harga beras termahal nasional, unggul tipis dari Papua yang berada di Rp20.100 per kilogram.
Selisih harga dengan Jawa Tengah, provinsi termurah, mencapai lebih dari Rp3.300 per kilogram. Kondisi ini berlangsung di tengah musim kemarau panjang yang telah diidentifikasi sebagai faktor penekan produksi gabah daerah.
Bukan hanya beras. Data PIHPS pada hari yang sama menunjukkan minyak goreng di pasar tradisional Gorontalo bertengger di Rp27.900 per kilogram. Telur ayam di pasar modern menyentuh Rp55.900 per kilogram, dan daging ayam Rp61.450 per kilogram. Seluruhnya menempati posisi tertinggi secara nasional.
Tekanan terhadap daya beli warga Gorontalo ini bukan sekadar fluktuasi sesaat. Angka tersebut sudah bertahan lebih dari sepekan tanpa intervensi berarti dari pemerintah daerah.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, sebelumnya telah menyebut penurunan produksi akibat kemarau sebagai pemicu kenaikan harga pangan. Namun, sejumlah rencana pengendalian yang sempat disampaikan—seperti pengaturan bongkar muat di Pelabuhan Gorontalo, penambahan lahan penyimpanan kontainer, hingga perbaikan distribusi BBM oleh Pertamina—belum menunjukkan dampak di tingkat konsumen.
Klaim Bulog Provinsi Gorontalo yang menjamin stok 2.400 ton cukup hingga Desember 2026 pun belum mampu meredam harga di pasar modern. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan pada sisi distribusi atau mekanisme harga di tingkat pedagang.
Kemarau panjang yang menjadi penyebab utama seharusnya dapat diantisipasi dengan langkah mitigasi seperti percepatan distribusi stok cadangan pemerintah atau operasi pasar murah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan realisasi konkret dari Pemprov Gorontalo yang disampaikan secara terbuka kepada publik.
Publik dan pemangku kepentingan di sektor pangan menilai penting bagi Pemprov Gorontalo untuk segera merumuskan langkah nyata dan terjadwal. Dampak kemarau panjang berpotensi terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat sasaran.