POHUWATO — Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Mohamad Riyanto memaparkan langsung hasil evaluasi di hadapan Bupati Saipul A. Mbuinga dan para pimpinan OPD. Agenda ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan sekaligus pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perencanaan pembangunan.
Dalam sambutannya, Saipul menegaskan bahwa hasil evaluasi yang disampaikan BPKP tidak boleh dipandang sekadar sebagai penilaian formal. Ia justru meminta seluruh jajaran menjadikannya sebagai cermin untuk mengukur kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan pembangunan.
"Penyampaian hasil evaluasi pada hari ini memiliki arti yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Hasil evaluasi yang disampaikan tentunya tidak kita pandang semata-mata sebagai penilaian, tetapi harus kita jadikan sebagai cermin," ujar Saipul.
Saipul tidak hanya meminta para pimpinan OPD menerima catatan dari BPKP secara terbuka. Ia secara khusus menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk segera bergerak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
"Saya minta agar hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan pada hari ini ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu," tegasnya di hadapan jajaran OPD.
Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Pohuwato menempatkan BPKP bukan sekadar auditor, melainkan mitra strategis dalam memperkuat akuntabilitas pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Pani itu dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Mohamad Riyanto bersama jajarannya. Kehadiran mereka menegaskan komitmen BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran.
Setelah pemaparan hasil evaluasi, rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara antara BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Penandatanganan ini menjadi dasar hukum bagi tindak lanjut evaluasi perencanaan dan penganggaran ke depan.
Saipul berharap sinergi antara Pemkab Pohuwato dan BPKP dapat terus diperkuat. Menurutnya, kolaborasi ini penting agar sistem perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Evaluasi yang dilakukan BPKP merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga tersebut. Namun bagi Pemkab Pohuwato, hasil evaluasi ini menjadi peta jalan untuk membenahi kelemahan sistemik dalam perencanaan dan penganggaran, bukan sekadar formalitas birokrasi.
Dengan adanya rekomendasi yang jelas dan batas waktu tindak lanjut, publik dapat mengawal apakah perbaikan tata kelola keuangan daerah benar-benar dieksekusi atau hanya berhenti di atas kertas.