BONEBOL — DPMPTSP Bone Bolango memastikan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi. Kebijakan ini merupakan langkah nyata menerjemahkan visi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, dan sejahtera.
“Jadi kita sangat welcome dengan adanya investasi atau masyarakat yang akan membuka usaha di Kabupaten Bone Bolango. Karena ini juga menentukan kemajuan daerah dan masyarakat bisa semakin sejahtera,” ungkap Dian, Selasa, 25 Agustus 2026.
Dian menjelaskan, investasi memiliki efek berantai yang besar bagi perekonomian lokal. Kehadiran usaha baru tidak sekadar mendatangkan aktivitas bisnis, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak pendapatan masyarakat secara langsung.
Pemkab Bone Bolango tidak ingin investasi dipandang semata-mata sebagai angka statistik penanaman modal. Yang terpenting, bagaimana kehadiran investasi itu mampu memberikan manfaat nyata dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
“Kita sangat welcome karena terbukanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan,” tambahnya.
Kendati memberikan kemudahan, DPMPTSP memastikan semua proses tetap berjalan pada koridor aturan yang berlaku. Setiap pelaku usaha diwajibkan mengikuti alur dan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib hukum.
Dalam penyelenggaraannya, Bone Bolango menerapkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terintegrasi secara elektronik. Sistem ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
“Jadi ada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan acuan PP Nomor 28 Tahun 2025 melalui sistem terelektronifikasi,” jelas Dian.
Kemudahan ini diharapkan mampu mendorong warga Bone Bolango yang ingin merintis usaha baru. Proses perizinan yang lebih sederhana dan transparan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dari luar daerah untuk menanamkan modalnya.
Dengan adanya kepastian hukum dan sistem yang jelas, iklim investasi di Bone Bolango diprediksi semakin kondusif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan ekonomi hingga ke tingkat masyarakat bawah.