GORONTALO — Alih-alih mengisi posisi yang kosong, Darmawan justru merombak petinggi yang sudah menjabat. Sumber di lingkungan PLN Pusat mengungkapkan, pada akhir Maret 2025, terjadi pergantian Direksi dan Komisaris di PLN Batam, anak perusahaan PLN. Tak hanya itu, Direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), yang merupakan anak usaha dari sub-holding PLN Nusantara Power, juga ikut dirombak.
"Padahal alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara," ujar sumber tersebut, yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Holding pun belum dilakukan, dan tujuh direksi lainnya hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) setelah Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly diperpanjang masa jabatannya pada November lalu.
Pensiunan Ditempatkan, Pejabat Lama Digeser
Yang lebih menyita perhatian adalah penempatan mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi di posisi Direksi PLN NPC. Padahal, Murdifi seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025. Jabatan Direksi PLN NPC setara dengan Senior Manager di Unit Induk. Sumber menyayangkan langkah ini lantaran pejabat sebelumnya dinilai tidak bermasalah.
"Karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya," kecam sumber tersebut.
Desakan Copot Dirut PLN dari Berbagai Pihak
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menilai, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri BUMN Erick Thohir sudah semestinya mempertimbangkan untuk merombak jajaran Direksi PLN. Ia membandingkan dengan BUMN lain yang sudah berganti pucuk pimpinan, seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog.
"Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" tanya Yudhistira, yang ditemui saat akan bertolak ke Jakarta.
Yudhistira menambahkan, masih banyak kader mumpuni yang bisa menggantikan posisi Darmawan. Ia bahkan menyinggung soal kader partai penguasa, Gerindra. "Padahal kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia," tegasnya.
Laporan Dugaan Korupsi Masih Berjalan
Tak hanya soal perombakan, Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri sebelumnya juga telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan Prasodjo ke Kortas Tipikor Polri. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
"Kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutup Yudhistira.
