Idah menegaskan tidak ada persyaratan khusus yang membuat sekolah tidak memperoleh MBG. Ia meluruskan kekeliruan di lapangan yang menganggap ada kriteria tertentu bagi penerima manfaat.
"Tidak ada syarat untuk sekolah. Semua wajib menerima MBG. Tetapi, setiap wilayah diharapkan memiliki SPPG, karena satu SPPG itu menangani sekitar 1.000 sampai 2.000 penerima manfaat," jelasnya.
Kapasitas layanan itulah pembatasnya. Idah menyebut ketidaksiapan dapur SPPG di sekitar sekolah menjadi faktor utama sejumlah institusi pendidikan belum merasakan program nasional tersebut. Kondisi ini tidak berkaitan dengan administrasi sekolah yang bermasalah.
Penerima MBG tidak terbatas pada pelajar TK hingga SMA. Kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga masuk daftar penerima. Konsekuensinya, beban setiap SPPG kian berat karena harus melayani lintas kategori masyarakat.
Saat ini, terdapat 90 dapur SPPG di Gorontalo. Namun, tidak semuanya beroperasi penuh. Sebagian masih dievaluasi, sementara lainnya disuspend karena dinilai belum memenuhi standar pemerintah pusat.
"Jumlah SPPG saat ini masih 90. Belum ada tambahan dapur yang beroperasi karena semuanya dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional. SPPG yang tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat pasti ditutup sementara untuk dilengkapi," papar Idah.
Penutupan sementara membawa konsekuensi. Sekolah yang bergantung pada pasokan dapur yang disuspend otomatis terdampak dan belum bisa menerima distribusi makanan.
Idah menambahkan, pengelolaan SPPG kini harus patuh pada ketentuan ketat pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun tidak bergerak sendirian sebab pembangunan dapur melibatkan pihak investor.
Pemerintah tidak berhenti pada evaluasi dapur yang ada. Idah mengungkapkan rencana pembangunan 22 dapur SPPG baru yang difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penambahan ini diharapkan menjawab keluhan daerah yang belum tersentuh layanan.
Langkah ini krusial mengingat disparitas layanan antarwilayah masih timpang. Daerah dengan akses geografis sulit kerap menjadi prioritas terakhir dalam distribusi. Kehadiran dapur baru di lokasi 3T menjadi solusi jangka panjang untuk pemerataan gizi.
Di penghujung pernyataannya, Idah menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada sekolah yang belum menerima manfaat. Wakil gubernur memastikan kondisi itu murni akibat ketidaksiapan SPPG, bukan karena sekolah tidak memenuhi persyaratan.
"Jadi kalau ada sekolah yang belum menerima sampai saat ini, itu tergantung dari dapur SPPG-nya, siap atau tidak. Intinya bukan karena sekolahnya, tetapi tergantung kesiapan SPPG di sekitarnya," ujarnya.
Pernyataan itu menjadi pegangan bagi pihak sekolah untuk terus berkoordinasi dengan satgas setempat. Tujuannya, mempercepat realisasi penyaluran di periode mendatang.