JAKARTA — Pertanyaan Presiden Prabowo Subianto datang saat ia menyapa para kepala daerah yang hadir. "Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Idah Syahidah Rusli Habibie, masih keluarga Pak B.J. Habibie?" tanya Presiden, seperti dikutip dari siaran Kominfotik Provinsi Gorontalo.
Idah langsung berdiri dan menjawab singkat. "Siap, masih, Pak," ujarnya. Jawaban itu disambut tepuk tangan para peserta rakornas.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia". Kegiatan ini digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Presiden Prabowo membuka langsung rakornas yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Forum ini menjadi ruang memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan dewan diharapkan mendorong inklusi keuangan, memperluas kepemilikan rekening, serta meningkatkan kesejahteraan keuangan hingga tingkat keluarga.
Usai kegiatan, Wagub Idah menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana mengalokasikan anggaran besar bagi daerah pada tahun mendatang. Anggaran itu untuk mendukung berbagai program kerakyatan.
"Bapak Presiden ingin memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Sebab, ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat," ujar Idah.
Menurut Idah, perluasan akses keuangan perlu diiringi kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan. Tujuannya agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan sesuai kebutuhan.
Kolaborasi itu diharapkan mendukung pengembangan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui Rakornas TPAKD 2026, sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga akses keuangan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah.
Bagi Gorontalo, kehadiran Idah di forum nasional ini membawa agenda konkret: memastikan program perluasan akses keuangan pusat tersambung dengan kebutuhan petani, nelayan, dan UMKM di provinsi tersebut.