Argentina resmi mengajukan laporan pidana terhadap tiga perusahaan energi internasional yang melakukan pengeboran minyak dan gas di lepas pantai Kepulauan Falkland berdasarkan lisensi Inggris. Menteri Luar Negeri Argentina Pablo Quirno menyerahkan laporan tersebut ke pengadilan federal pada Senin (7/9), menargetkan Navitas Petroleum, JHI Associates, dan Eco Atlantic Oil and Gas.
ISTANBUL — Pemerintah Argentina tak tinggal diam atas aktivitas eksplorasi hidrokarbon di wilayah yang mereka klaim sebagai Islas Malvinas. Laporan pidana yang diajukan Senin lalu itu menyasar Navitas Petroleum yang berbasis di Israel, JHI Associates dari Kanada, serta Eco Atlantic Oil and Gas.
Tak hanya korporasi, sejumlah direktur, manajer, dan pemegang saham ketiga perusahaan itu juga masuk daftar target. Mereka dituduh melakukan eksplorasi minyak dan gas alam tanpa izin di cekungan North Malvinas Basin.
Kedaulatan vs Lisensi Inggris: Akar Sengketa yang Kembali Memanas
Kepulauan Falkland, yang berada di bawah kendali Inggris dan terletak sekitar 483 kilometer di timur pesisir Argentina, memang sudah lama menjadi tulang pertengkaran kedua negara. Buenos Aires bersikukuh Inggris menduduki kepulauan itu secara ilegal sejak 1833.
Ketegangan meningkat seiring proyek pengeboran lepas pantai di kawasan itu yang kini bergerak menuju tahap produksi. Kantor Presiden Javier Milei menyebut langkah hukum ini sebagai tindakan konkret untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga kedaulatan Argentina.
Langkah Hukum Berlapis: Sanksi untuk 45 Individu dan Entitas
Laporan pidana ini bukan manuver pertama Buenos Aires. Sebelumnya, pada Jumat, Argentina telah memulai proses pemberian sanksi terpisah terhadap 45 individu dan entitas yang terkait dengan aktivitas pengeboran tersebut.
Milei bahkan telah memperingatkan bahwa proyek minyak Sea Lion, sebuah proyek pengeboran lepas pantai di kawasan itu, menimbulkan ancaman yang segera terhadap sumber daya nasional Argentina.
Sikap Inggris dan Perusahaan: Tetap Melanjutkan Pengeboran
Di sisi lain, London menepis ancaman hukum itu sebagai bagian dari politik dalam negeri Argentina. Perusahaan-perusahaan asing yang terlibat pun menyatakan akan tetap melanjutkan kegiatan pengeboran berdasarkan lisensi yang diterbitkan Inggris.
Milei juga menandatangani arahan yang menginstruksikan Menteri Ekonomi Luis Andres Caputo untuk memprioritaskan pendanaan pembangunan pangkalan angkatan laut terpadu. Fasilitas militer strategis itu dirancang untuk mendukung keamanan maritim dan pertahanan wilayah Argentina.
