GORONTALO — Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, menyatakan pihaknya terus menyosialisasikan lahan rawan kekeringan kepada masyarakat. Informasi itu disalurkan melalui BPBD kabupaten/kota hingga perangkat desa agar diteruskan ke warga.
Menurut Syahbuddin, pengetahuan soal wilayah rawan bencana penting sebagai pertimbangan sebelum menjalankan aktivitas pertanian. Terutama di kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air.
Mengapa Petani di Wilayah Rawan Diminta Menahan Diri
BPBD menyoroti risiko gagal panen yang berujung pada kerugian ekonomi. Syahbuddin meminta petani tidak memaksakan bercocok tanam di lahan yang rentan kekeringan.
"Kita sudah banyak menyosialisasikan lahan rawan kekeringan. Jangan sampai ada petani yang tetap melakukan pertanian hingga akhirnya gagal panen yang berdampak ke ekonomi masyarakat," kata Syahbuddin.
Kekeringan tidak hanya mengurangi ketersediaan air. Dampaknya merembet ke aktivitas ekonomi ketika panen gagal dan pendapatan warga terpuruk.
BTT Dipakai untuk Operasional Penyaluran Air Bersih
Untuk penanganan kekeringan yang berlangsung saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelontorkan dukungan melalui Biaya Tidak Terduga penanggulangan bencana. Syahbuddin menyebut dana itu dipakai untuk operasional penyaluran air dan fasilitas penunjang air bersih.
"Untuk saat ini untuk operasional penyaluran air dan fasilitas penunjang untuk air bersih," ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. BPBD menilai kekeringan perlu ditangani sebelum dampaknya meluas ke sektor ekonomi daerah.
Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Diperbarui Tiap Lima Tahun
BPBD juga memperbarui kajian rencana penanggulangan bencana yang dilakukan setiap lima tahun. Kajian itu menjadi acuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan mendukung penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo.
Fokusnya mengidentifikasi wilayah berisiko bencana. Syahbuddin mencontohkan informasi kawasan rawan gempa dan banjir mesti jadi pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur.
"Jangan sampai buat jalan di kawasan yang ada garis gemparnya atau pembangunan infrastruktur di daerah yang rawan banjir," katanya.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Syahbuddin menegaskan penanganan banjir dan kekeringan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor di pemerintahan menjadi syarat utama.
"Bencana banjir dan kekeringan ini menghadapinya harus sama-sama dengan kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor di pemerintahan," ujarnya.
BPBD berharap sosialisasi yang menjangkau perangkat desa dapat mempercepat penyebaran informasi risiko kekeringan. Dengan begitu, petani punya waktu mempertimbangkan pola tanam sebelum musim kering berikutnya datang.
