GORONTALO — Penambahan anggaran belanja yang signifikan dalam APBD Perubahan 2026 menuntut pengendalian ekstra dari jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gusnar Ismail menegaskan bahwa pemantauan ketat diperlukan agar dana yang telah dialokasikan tidak mandek di tengah jalan, khususnya pada proyek yang pengerjaannya bergantung pada kontraktor atau pemangku kepentingan lain.
"Salah satu hal menyangkut belanja ini, kami terus memonitor dengan hati-hati tentang rentan waktu pelaksanaan anggaran," kata Gusnar di Gorontalo, Rabu.
Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga menjadi titik rawan keterlambatan karena pemerintah daerah tidak memiliki kendali penuh atas proses di lapangan. Karena itu, pengawasan sejak dini dinilai lebih efektif daripada mengejar target di penghujung tahun anggaran.
Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar Selasa (18/8/2026), disepakati perubahan anggaran yang menaikkan belanja daerah dari Rp 1,621 triliun menjadi Rp 1,778 triliun. Kenaikan ini diharapkan mampu mengakselerasi program pembangunan dan pelayanan publik yang sebelumnya terkendala pagu.
Namun, Gusnar mengingatkan bahwa penambahan nominal anggaran tidak otomatis berarti program berjalan. "Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga atau unsur terkait lain yang tidak penuh kita kendalikan. Ini mengantisipasi jangan sampai terjadi keterlambatan," ujarnya.
Di sisi pendapatan, APBD Perubahan 2026 mencatatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 450,637 miliar, meningkat Rp 10 miliar dari APBD induk. Total pendapatan daerah juga naik tipis dari Rp 1,537 triliun menjadi Rp 1,550 triliun.
Gusnar sebelumnya menilai potensi PAD Gorontalo masih bisa digali lebih dalam. Pembaruan data wajib pajak dan penelusuran sumber-sumber pendapatan baru menjadi fokus utama untuk menopang belanja yang semakin besar.
Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan netto sebesar Rp 227,81 miliar. Angka ini berasal dari penerimaan pembiayaan yang melonjak menjadi Rp 249,75 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tercatat Rp 21,94 miliar.
Gusnar menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala. Seluruh perangkat daerah diminta melaporkan progres realisasi program secara transparan agar target APBD Perubahan 2026 dapat tercapai sesuai rencana.