JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan berbagai upaya pemulihan infrastruktur air bersih untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 SR pada 15 Agustus 2026 lalu.
Salah satu fokus utama penanganan darurat ini adalah memeriksa dan memperbaiki sarana prasarana air minum yang rusak, agar pasokan air bersih tetap mengalir selama masa tanggap darurat dan kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak bisa segera teridentifikasi.
Menteri PU Dody Hanggodo menjadi motor penggerak dalam percepatan ini. Bagi dia, seluruh infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat prioritas tertinggi.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Di bawah komando Dody Hanggodo, kementeriannya langsung menginstruksikan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT untuk turun ke lapangan. Pemeriksaan menyasar Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka, dengan fokus pada Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, hingga tampungan air warga.
Salah satu titik yang cepat ditangani adalah jaringan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende. Kerusakan di sana sempat menghentikan distribusi air, namun berkat koordinasi dengan PDAM Kabupaten Ende, perbaikan berlangsung cepat.
Proses perbaikan itu dimulai pada 16 Agustus dan berhasil dituntaskan pada malam 17 Agustus 2026. Setelah itu, aliran air bersih kembali mengalir sampai ke sambungan rumah-rumah warga.
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) juga diterjunkan. Mereka bertugas mendata kerusakan di lapangan sekaligus memperbaiki sarana yang masih bisa difungsikan.
Untuk mempercepat kerja di daerah, Kementerian PU memberangkatkan 10 personel tambahan dari Kupang. Mereka akan memperkuat tim di Maumere, Ende, dan Nagekeo, memeriksa kondisi sarana, dan mengidentifikasi dukungan lanjutan yang dibutuhkan.
Pemenuhan air bersih di lapangan juga didukung logistik yang memadai.
Di Kabupaten Nagekeo, sebanyak 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) telah dikerahkan untuk melayani kebutuhan warga. Dari jumlah itu, 2 unit MTA sudah berada di lokasi dan 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya dipakai untuk penanganan banjir Mauponggo.
Untuk mencukupi kebutuhan di titik-titik lain, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU). Rinciannya, 8 unit merupakan dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit lainnya adalah HU pinjam pakai.
Sementara itu, di Kupang, Kementerian PU menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung operasi penanganan bencana.
Menteri Dody Hanggodo menekankan bahwa semua langkah ini dilakukan secara bertahap, menyesuaikan hasil pemeriksaan dan tingkat urgensi di tiap wilayah.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Tim juga terus melakukan pendataan di pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air minum dan sanitasi bisa cepat dipenuhi. Jika persediaan di NTT tidak cukup, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan dilakukan dari luar daerah, termasuk dari depo di Surabaya.
Ke depan, suplai air bersih akan tetap mengandalkan SPAM atau PDAM bila jaringan berfungsi normal. Namun jika pipa mengalami gangguan atau tidak tersedia, alternatif seperti mobil tangki, hidran umum, dan tampungan air akan dikerahkan sesuai kondisi di lapangan.
Seluruh langkah ini merupakan wujud keseriusan Kementerian PU dan Menteri Dody Hanggodo untuk memastikan hak dasar warga atas air bersih tetap terpenuhi di tengah bencana.