GORONTALO — Upaya menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman tengah digencarkan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dinas Perhubungan (Dishub) setempat memulai survei pendataan menyeluruh terhadap armada Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang beroperasi keluar-masuk ibu kota provinsi, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar inventarisasi kendaraan. Lebih dari itu, pendataan lapangan menjadi dasar untuk merombak kebijakan transportasi yang dinilai perlu menyesuaikan dinamika pergerakan warga.
Kepala Dishub Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, menyebut pemetaan yang akurat menjadi kunci perumusan kebijakan ke depan. Hasil survei akan dipakai untuk menilai relevansi rute trayek yang berlaku saat ini dengan kebutuhan mobilitas masyarakat.
“Evaluasi ini kami lakukan untuk memastikan apakah rute trayek AKDP yang ada saat ini masih relevan dengan dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat. Data valid di lapangan akan menjadi pijakan kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi, menata perizinan trayek baru, hingga membenahi fasilitas terminal,” ujar Sagita dalam keterangannya.
Dari data yang terkumpul, pemerintah daerah nantinya bisa merumuskan regulasi baru, menata perizinan trayek, hingga membenahi fasilitas terminal yang ada.
Tim teknis dan surveyor yang diterjunkan tidak bekerja sendiri. Mereka berkolaborasi dengan Dishub Kota Gorontalo serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Gorontalo.
Penyisiran difokuskan pada lima area yang menjadi urat nadi pergerakan penumpang di Kota Gorontalo:
Perhatian khusus diarahkan pada keberadaan terminal bayangan. Praktik ini dinilai memicu tumbuhnya operasional angkutan tidak resmi yang berpotensi melanggar ketentuan trayek.
Dengan menyasar lokasi-lokasi tersebut, Dishub berharap seluruh armada dapat beroperasi pada koridor yang legal dan tertib. Sinergi antarinstansi ini diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi publik yang lebih teratur dan menjawab kebutuhan warga secara optimal.