GORONTALO — Tiga sektor utama yakni pertanian, peternakan, serta perikanan dan kelautan dinilai menjadi kekuatan ekonomi yang dapat mendorong kemandirian Provinsi Gorontalo di usia 26 tahun. Hal ini mengemuka dalam Dialog Kebangsaan dan Temu 100 Tokoh yang digelar The Presnas Center (TPC) di Ballroom Hotel Aston Gorontalo, Jumat (21/8/2026) malam.
TPC merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para tokoh dan pejuang yang dulu memprakarsai serta memperjuangkan pembentukan Provinsi Gorontalo. Pertemuan ini menjadi ruang bertemunya tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk membicarakan arah pembangunan daerah.
Suharso Monoarfa menilai usia 26 tahun menjadi momentum penting bagi Gorontalo untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun strategi pembangunan ke depan. Menurutnya, sejumlah persoalan seperti kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, keadilan sosial, hingga kualitas kepemimpinan harus menjadi perhatian dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan berpijak pada kondisi serta kebutuhan masyarakat. Suharso mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang tepat, tetapi juga kemampuan beradaptasi menghadapi ketidakpastian serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi.
"Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesempatan ekonomi, penguatan kapasitas masyarakat, serta keadilan sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," tegas Suharso.
Peserta dialog membahas berbagai tantangan dalam mengembangkan sektor pertanian, peternakan, serta perikanan dan kelautan. Mulai dari peningkatan produktivitas, pengelolaan sumber daya alam, modernisasi, hingga penciptaan nilai tambah agar hasil produksi masyarakat mampu memiliki daya saing lebih tinggi.
Ketiga sektor tersebut dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sebagian besar masyarakat Gorontalo sekaligus menyimpan peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.
Peran Kabupaten Gorontalo turut mendapat perhatian dalam forum tersebut. Dengan wilayah yang mencakup sekitar 40 persen dari total luas Provinsi Gorontalo, kabupaten tersebut dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu sentra pertumbuhan ekonomi regional.
Berbagai pandangan yang muncul dalam dialog diharapkan dapat menjadi bahan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat secara merata bagi masyarakat.
Suharso juga membagikan pengalamannya selama berada di pemerintahan, termasuk dalam berbagai agenda perencanaan pembangunan nasional dan keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pengalaman tersebut menjadi perspektif bahwa pembangunan jangka panjang membutuhkan perencanaan yang terukur, konsisten, serta berkesinambungan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat sipil, hingga generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar berbagai potensi daerah dapat dikembangkan secara bersama-sama.
Temu 100 tokoh yang digelar TPC diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan beragam gagasan mengenai masa depan Gorontalo. Perbedaan pandangan yang muncul dalam diskusi justru diharapkan menjadi bagian dari proses demokrasi dan dapat melahirkan gagasan konstruktif.
Momentum 26 tahun Provinsi Gorontalo pun menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan pembangunan daerah sekaligus menyusun optimisme baru. Gagasan mengenai kemandirian ekonomi, keadilan sosial, peningkatan kualitas kepemimpinan, dan kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi berkembang menjadi kontribusi nyata bagi masa depan Gorontalo dan Indonesia.