GORONTALO — Pelaksana Tugas Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyatakan temuan mengejutkan dalam pendataan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Sebanyak 100 titik dinyatakan fiktif setelah tim verifikasi melakukan pengecekan langsung ke lapangan. "Ada yang terdata di area kuburan," kata Ammy dalam keterangan resmi, kemarin.
Verifikasi Lapangan Ungkap Data Fiktif
Proses verifikasi dilakukan terhadap ribuan titik SPPG yang diajukan oleh berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Cilacap. Tim menemukan sejumlah alamat tidak sesuai dengan kondisi riil di lokasi. Beberapa titik bahkan berada di area pemakaman umum dan lahan kosong yang tidak mungkin digunakan untuk operasional dapur umum.
Plt Bupati memastikan data fiktif tersebut tidak akan diproses lebih lanjut. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan yang melibatkan perangkat desa dan kecamatan.
Potensi Kerugian dan Tindak Lanjut
Meski belum dihitung secara pasti, potensi kerugian negara akibat titik fiktif ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Setiap titik SPPG yang lolos verifikasi berhak mendapat alokasi anggaran untuk operasional dan penyediaan bahan pangan.
Pemerintah Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan manipulasi data. Ammy menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran administratif yang merugikan masyarakat.
Pengawasan Program Gizi Nasional
SPPG merupakan program strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Pendataan titik layanan menjadi krusial karena menentukan distribusi bantuan pangan dan alokasi anggaran dari pusat.
Temuan di Cilacap menjadi peringatan bagi daerah lain yang menjalankan program serupa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Cilacap menyatakan akan memperketat proses verifikasi dengan melibatkan pihak ketiga independen.
Langkah Pemkab Cilacap Selanjutnya
Pemkab Cilacap memutuskan untuk mengulang pendataan titik SPPG di seluruh kecamatan. Proses ini ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan. Data yang sudah diverifikasi akan diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Ammy meminta masyarakat melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pendataan SPPG di lingkungan masing-masing. "Kami butuh partisipasi warga untuk memastikan program ini tepat sasaran," ujarnya.