GORONTALO — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah ini merupakan pilihan sadar pemerintah di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Perhitungan harga keekonomian mempertimbangkan sejumlah komponen, mulai dari harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, biaya distribusi dan penyimpanan, margin keuntungan, hingga pajak.
"Dengan harga Pertamax yang masih Rp15.950 per liter, ada selisih sekitar Rp750-Rp900 per liter yang secara ekonomi belum tecermin dalam harga jual," kata Yusuf dalam keterangannya, Jumat (5/9).
Menjaga Daya Beli atau Menekan Keuangan Pertamina?
Menurut Yusuf, keputusan menahan harga BBM nonsubsidi ini merupakan upaya meredam tekanan terhadap daya beli masyarakat. Konsumen belum sepenuhnya menanggung kenaikan biaya keekonomian yang terjadi.
"Keputusan pemerintah dan Pertamina menahan harga Pertamax di awal September ini merupakan pilihan yang cukup sadar untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat," ujarnya.
Meski Pertamax bukan termasuk BBM bersubsidi, selisih harga ini tetap berdampak pada struktur keuangan Pertamina. Dalam jangka pendek, kondisi tersebut masih dapat dikelola. Namun, jika harga terus ditahan dalam waktu lama, tekanan terhadap margin, arus kas, dan laba perusahaan akan semakin besar.
Ruang investasi untuk pengembangan sektor hulu dan kilang pun berpotensi menyempit.
Defisit Minyak 1 Juta Barel per Hari Jadi Akar Masalah
Tekanan harga ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural industri minyak nasional. Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Bonar Tua Halomoan Marbun, mengungkapkan produksi minyak dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan.
"Produksi kita hanya sekitar 580 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan kita dari Sabang sampai Merauke adalah 1,6 juta barel. Jadi bisa dibayangkan defisitnya sekitar 1 juta barel per hari," kata Bonar.
Kesenjangan tersebut membuat Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya. Akibatnya, biaya pengadaan sangat dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Kepastian pasokan, waktu pengiriman, hingga kondisi geopolitik global juga menentukan besaran biaya yang harus dikeluarkan.
Mencegah Perpindahan Konsumen ke Pertalite
Bonar menilai kebijakan mempertahankan harga Pertamax juga memiliki pertimbangan lain, yakni mencegah perpindahan konsumen secara besar-besaran ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi. Jika harga Pertamax dinaikkan terlalu tinggi, selisih harga dengan Pertalite semakin lebar dan berpotensi mendorong peralihan konsumen.
"Dari sisi kondisi saat ini, secara akademis maupun berdasarkan best practice, kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami. Memang merupakan langkah yang relatif pahit, tetapi bisa diterima sebagai kebijakan untuk mengamankan pasokan yang kebutuhannya semakin besar," ujar Bonar.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi. Keputusan ini menjadi pilihan yang memiliki konsekuensi bagi pemerintah maupun Pertamina, di tengah besarnya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak impor.
