GORONTALO — Keputusan itu mengakhiri pembahasan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR yang berjalan sejak pekan sebelumnya. Ketua Banggar DPR Said Abdullah memastikan pagu subsidi listrik tidak berubah, tetap Rp130,1 triliun.
"Subsidi energi BBM dan LPG 3 Kg Rp142,8 triliun menjadi Rp131,39 triliun, selisih Rp11,4 triliun. Total subsidi energi A plus B Rp272,94 triliun, kesepakatan Rp261,5 triliun," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Angka yang Disepakati
Pemotongan Rp11,4 triliun berlaku khusus untuk subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg. Subsidi listrik di luar hitungan itu, dengan pagu tetap Rp130,1 triliun.
Total subsidi energi setelah kesepakatan menjadi Rp261,5 triliun, turun dari usulan awal Rp272,94 triliun.
Mengapa Anggaran Bisa Turun
Penurunan dipicu asumsi makro RAPBN 2027. Pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$75 per barel dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.
Angka itu lebih rendah dari outlook akhir 2026 yang memperkirakan ICP menyentuh US$83 per barel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut selisih harga minyak jadi penyebab utama.
"Utamanya kan karena asumsi harga minyak turun. Kalau dari sisi volume penurunan enggak terlalu banyak," katanya di kompleks yang sama.
Dampak ke Daya Beli
Ekonom Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz menilai pemotongan anggaran tidak otomatis menggerus daya beli. Selama harga energi yang dibayar kelompok penerima subsidi tidak naik signifikan dan pasokan tetap ada, dampak ke inflasi relatif terbatas.
Risiko berubah jika realisasi ICP atau kurs rupiah melampaui asumsi sementara volume subsidi dibatasi.
"Karena energi memiliki efek langsung sekaligus tidak langsung melalui biaya transportasi dan distribusi, dampaknya terhadap inflasi dan konsumsi rumah tangga perlu diperhatikan," jelas Irman.
Siapa yang Berpeluang Tetap Terdata
Pemerintah mendorong penyaluran berbasis DTSEN. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengelompokkan data penerima menurut tingkat kesejahteraan, dan kelompok inilah yang jadi acuan penyaluran BBM serta LPG bersubsidi.
Rumah tangga yang sudah masuk DTSEN atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berpeluang besar tetap menerima manfaat. Bagi yang belum terdata, verifikasi ulang berpotensi dilakukan sepanjang 2027.
Menteri Keuangan memastikan koordinasi dengan Menteri ESDM dan PT Pertamina (Persero) terus dilakukan, khususnya memetakan konsumen Pertalite dan LPG 3 kg yang berhak menerima subsidi.
Yang Belum Diketahui
Pemerintah belum merinci mekanisme transisi dari skema harga bersubsidi ke skema berbasis data penerima. Kriteria final dan jadwal penyaluran baru akan diumumkan setelah APBN 2027 disahkan.
Artinya, belum ada kepastian kapan pendataan ulang dibuka, di mana lokasinya, atau dokumen apa yang harus disiapkan. Informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Pertamina.
Cara Memantau Status Anda
Karena mekanisme resmi belum terbit, masyarakat hanya bisa mengecek status penerima manfaat lewat kanal yang sudah ada saat ini:
- Buka cekbansos.kemensos.go.id, masukkan nama dan wilayah sesuai KTP.
- Pantau pengumuman resmi Kementerian ESDM soal kriteria konsumen Pertalite dan LPG 3 kg.
- Simpan bukti pendataan DTKS/DTSEN dari desa atau kelurahan jika pernah didata petugas.
- Hindari mempercayai pihak yang menjanjikan masuk daftar penerima dengan bayaran.
Warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum terdata dapat mengadu ke dinas sosial kabupaten/kota atau melalui kanal pengaduan Kementerian Sosial. Pemerintah belum membuka jalur pendaftaran mandiri khusus untuk skema subsidi energi berbasis DTSEN ini.
Waspadai penipuan berkedok pendataan subsidi. Petugas resmi tidak memungut biaya untuk memasukkan nama ke DTKS maupun DTSEN.
/data/photo/2026/05/15/6a06d97e8c25c.png)
