GORONTALO — Arah pembangunan Provinsi Gorontalo untuk 2027 dibahas dalam konferensi pers di Yiladia, Rumah Dinas Jabatan Gubernur Gorontalo, Minggu (13/9). Gubernur Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah hadir dalam forum tersebut.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, memaparkan bahwa angka target 2027 tidak ditetapkan sembarangan. Pemerintah daerah menimbang perkembangan ekonomi sepanjang 2026 sebelum menaikkan proyeksi.
Dari 5,65 Persen ke 6,7 Persen: Apa yang Berubah
Target pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada 2026 semula dipatok 5,65 persen. Realisasi pada triwulan II 2026 justru lebih tinggi, yakni 6,20 persen.
Capaian itu menjadi dasar bagi Pemprov Gorontalo untuk memasang target yang lebih ambisius pada 2027. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama dengan kontribusi di atas 30 persen.
Selain pertanian, perdagangan dan UMKM ikut menggerakkan ekonomi daerah. Program hilirisasi, terutama hilirisasi UMKM, disebut turut memberi andil pada perkembangan tersebut.
Kemiskinan Turun Lebih Cepat dari Target, Pengangguran Ikut Menyusut
Indikator sosial menunjukkan perbaikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Angka kemiskinan yang ditargetkan 13,08 persen pada 2026 tercatat turun menjadi 12,16 persen pada triwulan II 2026.
Pemerintah daerah kemudian menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 11 persen pada 2027. Sementara tingkat pengangguran terbuka yang pada RPJMD 2026 ditargetkan berada pada kisaran 3,01 hingga 3,26 persen tercatat sebesar 3,17 persen pada triwulan II 2026.
Untuk 2027, angka pengangguran ditargetkan turun menjadi 2,90 persen.
Uang Terbatas, Strategi Sinergi Pusat-Daerah Jadi Andalan
Pemerintah daerah menyadari kemampuan fiskal tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan. Karena itu, penguatan sinergi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dari strategi pembangunan.
Jamal menilai kolaborasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan melibatkan setiap tingkatan pemerintahan sesuai kewenangannya.
"Dengan uang terbatas, tetapi kita mau naik. Berarti kolaborasi dan sinergitas yang dibangun oleh pemimpin daerah di sini menandakan bahwa ini terjadi dengan sangat bagus," jelasnya.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan satu tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus mengambil bagian agar program yang dijalankan memberikan hasil maksimal.
"Bagaimana pusat mengambil bagian, provinsi mengambil bagian, kabupaten/kota juga mengambil bagian, sehingga hasilnya maksimal," katanya.
Ia menilai pola tersebut menjadi bagian dari upaya Gubernur Gusnar Ismail dalam mensinergikan berbagai program pembangunan.
"Ini telah dikerjakan oleh Bapak Gubernur, bagaimana mensinergikan program," pungkasnya.
