GORONTALO — Pengakuan pemerintah Jepang atas kegagalannya mengelola krisis beras menjadi catatan penting bagi negara agraris seperti Indonesia. Dalam laporan resmi yang dirilis Jumat lalu, Tokyo mengakui bahwa akar masalahnya bukan semata gagal panen, melainkan kesalahan fundamental dalam perencanaan dan respons birokrasi yang lamban.
Pemerintah Jepang mengakui telah melakukan overestimasi terhadap pasokan beras nasional. Berdasarkan asumsi bahwa produksi mencukupi, pemerintah tidak proaktif mengumpulkan informasi terkini mengenai kondisi distribusi di lapangan. Akibatnya, ketika terjadi lonjakan permintaan, pasar tidak siap dan harga pun melonjak tak terkendali.
Laporan pemerintah mengidentifikasi setidaknya lima faktor yang secara simultan memicu kelangkaan beras di Jepang:
Pada puncak krisis, harga beras di Jepang melampaui 4.000 yen atau sekitar Rp446 ribu per 5 kilogram. Kondisi ini disebut membuat rumah tangga beralih mengonsumsi mi dan roti sebagai alternatif. Sebagai respons, impor beras oleh sektor swasta pada tahun 2025 melonjak hingga 95 kali lipat menjadi 96.834 ton, yang justru memicu kekhawatiran baru akan dampaknya terhadap produksi domestik.
Ironisnya, Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang sebelumnya memperkirakan permintaan beras akan menurun seiring berkurangnya jumlah penduduk. Data terbaru menunjukkan konsumsi beras per orang justru turun 6,1 persen menjadi rata-rata 4.435 gram per bulan—level terendah dalam tujuh tahun. Namun, penurunan ini tidak serta-merta meredakan krisis karena lonjakan wisatawan dan aksi panic buying sempat mengubah pola permintaan secara drastis.
Di tengah krisis domestik, laporan yang sama mencatat minat luar negeri terhadap produk pertanian Jepang justru meningkat. Ekspor produk pangan, termasuk beras, daging sapi, dan teh hijau, naik 12,8 persen menjadi 1,70 triliun yen atau sekitar Rp189 triliun pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun distribusi dalam negeri kacau, citra produk Jepang di pasar global tetap kuat.