GORONTALO — Perputaran uang mencapai Rp 29.116.000 selama pameran UMKM dan pelayanan publik dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-81 di Gorontalo. Kegiatan yang berlangsung dua hari di Lapangan Pancasila Kanwil Kemenkum Gorontalo ini juga mencatatkan 36 pemohon layanan kekayaan intelektual, terdiri dari enam konsultasi, lima pendaftar merek, dan 25 pendaftar hak cipta.
Kanwil Kemenkum Gorontalo mencatat 30 penerima layanan Administrasi Hukum Umum, dengan rincian 20 konsultasi dan 10 pendaftar Perseroan Perorangan. Sementara itu, layanan keimigrasian menerima tujuh permohonan paspor dan Lapas Perempuan Gorontalo mencatat 29 kunjungan selama acara berlangsung.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menyebut pelibatan UMKM dalam pameran memberi ruang bagi pelaku usaha lokal memperkenalkan produknya ke publik. Menurutnya, interaksi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terbangun dalam satu kegiatan terintegrasi.
"Ini juga menjadi salah satu hal yang positif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat," ujar Sarton saat menghadiri Malam Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8) malam.
Ia menambahkan, kolaborasi semacam ini membuktikan kehadiran pemerintah tidak hanya bersifat seremonial. Manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku UMKM menjadi indikator kegiatan yang menyentuh langsung warga.
Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo, Raymond Johanis Hendraputra Takasenseran, merinci rangkaian kegiatan yang berlangsung sebelum puncak acara. Ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, fun walk, serta pelayanan publik pada Car Free Day menjadi pembuka rangkaian.
Lomba olahraga, turnamen e-sports Mobile Legends, bakti sosial, donor darah, lomba mewarnai, dan penyuluhan hukum turut mengisi agenda. Pameran UMKM dan pelayanan publik menjadi penutup sebelum upacara peringatan digelar khidmat pada Rabu pagi.
Raymond menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Forkopimda, instansi terkait, mitra kerja, panitia, pelaku UMKM, dan masyarakat Gorontalo. Ia menegaskan capaian layanan selama dua hari menunjukkan akses publik terhadap layanan hukum dan keimigrasian berjalan efektif.
Sarton Dali menilai semangat kolaborasi ini perlu terus diperkuat ke depan. Kehadiran pemerintah, kata dia, harus mampu menciptakan manfaat sosial dan ekonomi nyata, bukan sekadar agenda tahunan.