GORONTALO — Program PLTS 100 GW pertama kali digagas Presiden Prabowo pada Juni 2025. Targetnya, Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035 dan net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Komitmen ini kembali ditegaskan pada Maret lalu sebagai strategi mengatasi krisis energi dan menekan impor BBM.
Tiga Agenda Prioritas yang Perusak Segera Dieksekusi
Dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (29/5/2026), CEO IESR Fabby Tumiwa mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang harus menjadi fokus awal. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau BUMDes.
“Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata,” ujar Fabby.
Dedieselisasi: Peluang Besar yang Masih Mandek
Program dedieselisasi dinilai sebagai pintu masuk paling strategis. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil. Targetnya, pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.
Namun, realisasi di lapangan masih jauh panggang dari api. Proses lelang proyek dedieselisasi pada 2022 minim peminat. Sementara itu, penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih terganjal persoalan tarif. Hingga kini, Keputusan Menteri ESDM yang mengatur harga batas atas untuk proyek PLTS dan BESS juga belum diterbitkan.
IESR menilai mekanisme pengadaan perlu ditinjau ulang. Salah satu solusinya, proyek dibundel secara selektif di wilayah dengan cakupan kecil namun kapasitas besar. Pendekatan ini bisa menekan kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor.
Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan di sistem besar melalui program fat burning. Konsumsi BBM PLN saat ini mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya tinggi. Penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dinilai bisa menjadi strategi penghematan signifikan, asal mekanisme pengadaannya jelas.
PLTS Desa: Skema Pengelolaan Harus Disesuaikan
Program listrik desa juga menjadi bagian penting dari agenda PLTS 100 GW. KDKMP atau BUMDes bisa berperan sebagai pengelola, pemilik aset, atau penyedia layanan energi. Namun, Fabby mengingatkan bahwa tidak semua desa memiliki kapasitas kelembagaan, modal, dan pasar yang sama.
IESR mengidentifikasi tiga skema pengelolaan yang perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Langkah ini penting agar program tidak sekadar menambah kapasitas, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi produktif di pedesaan.
