GORONTALO — Bulog Gorontalo merespons cepat instruksi Gubernur Gusnar untuk menuntaskan penyaluran beras bantuan pangan Presiden Prabowo. Alokasi tiga bulan yang mencakup Juli, Agustus, dan September itu mulai didistribusikan pada Rabu (19/8/2026) dan ditargetkan rampung sebelum 26 Agustus 2026.
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Trizal Entengo membenarkan langkah tersebut. "Jadi kemarin setelah rapat dengan Sekjen Kemendagri, Bapak Gubernur langsung menghubungi kepada Bulog untuk segera menyalurkan beras bantuan pangan Presiden Prabowo. Hari ini sudah mulai ditindaklanjuti," katanya.
Lonjakan IPH Beras di Empat Kabupaten
Kenaikan harga beras di Gorontalo memang signifikan. Data mingguan menunjukkan IPH beras pangan provinsi berada di angka 8,06 persen, jauh di atas laju normal. Kondisi ini diperparah musim kemarau yang mempengaruhi pasokan dan distribusi.
Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah dengan kenaikan tertinggi mencapai 13,01 persen. Disusul Pohuwato 9,67 persen dan Gorontalo Utara 6,47 persen. Tiga daerah inilah yang menjadi prioritas utama penyaluran bantuan.
16 Kecamatan Lokus Penyaluran Bantuan Pangan
Bulog telah merilis peta distribusi yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Boalemo. Total 16 kecamatan akan menerima jatah beras dari total 12.000 ton yang disiapkan.
- Kabupaten Bone Bolango: wilayah dengan IPH tertinggi mendapat porsi prioritas
- Kabupaten Pohuwato: menyusul dengan kenaikan IPH 9,67 persen
- Kabupaten Gorontalo Utara: kenaikan 6,47 persen masuk daftar distribusi
- Kabupaten Boalemo: menjadi lokus tambahan penyaluran tahap ini
Stok Aman, Warga Diminta Tak Panik
Gubernur Gusnar memastikan ketersediaan beras di Gorontalo masih cukup banyak. Imbauan ini disampaikan untuk meredam kepanikan warga yang bisa memicu pembelian berlebihan dan memperparah inflasi.
"Sehingga Bapak Gubernur menginstruksikan kepada Kepala Bulog Gorontalo untuk segera menyelesaikan penyaluran beras bantuan pangan untuk alokasi tiga bulan yakni Juli, Agustus dan September," imbuh Trizal.
Penyaluran bantuan pangan ini menjadi instrumen intervensi utama pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga. Target penyelesaian hingga 26 Agustus 2026 diharapkan mampu menstabilkan harga beras di pasar tradisional sebelum memasuki puncak musim kemarau.
