LIMBOTO — Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, memimpin rapat persiapan penyusunan APBD 2027 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Dulohupa Kantor Bupati, Rabu (13/5/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa anggaran tahun depan harus diprioritaskan untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Sofyan menyebutkan lima sektor utama yang akan menjadi fokus pembiayaan daerah, yaitu ekonomi kerakyatan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) untuk menyusun rancangan awal dengan ketat.
“Penyusunan APBD 2027 harus fokus pada program prioritas daerah. Tidak semua program harus dimasukkan. Kita pilih yang paling penting dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Sofyan dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (14/5).
Menghadapi tantangan fiskal yang diperkirakan berbeda dari tahun sebelumnya, Pemkab Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah penghematan. Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan adalah pengurangan aktivitas kerja kantor melalui skema fleksibel.
Pemerintah daerah menetapkan Rabu sebagai hari kerja dari rumah (work from home) dan Jumat sebagai hari kerja fleksibel. “Ini bagian dari efisiensi anggaran pemerintah daerah,” jelas Sofyan.
Selain itu, setiap OPD diminta memangkas program yang dianggap kurang prioritas. Pemerintah hanya akan mendorong program yang benar-benar strategis dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terkait isu pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Sofyan memastikan Pemkab Gorontalo masih mempertahankan formasi yang ada. Keputusan final akan menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat, khususnya terkait implementasi aturan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD.
“PPPK sementara tetap kita pertahankan. Kami masih menunggu regulasi dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Hal serupa berlaku untuk wacana pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sofyan menyebut kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pusat karena berkaitan langsung dengan penganggaran nasional.