GORONTALO — Prestasi ini mendapat pengakuan langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyampaikan apresiasi saat membuka Diseminasi Pengarusutamaan Gender di Hulonthalo Ballroom, Sabtu (9/5/2026).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik tahun 2026, penurunan IKG dari 0,365 pada 2024 menjadi 0,343 pada 2025 menunjukkan tren positif yang konsisten. Amurwani menilai capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan alasan untuk berhenti berbenah.
“Capaian IKG Provinsi Gorontalo yang terus membaik harus kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan,” ujar Yana.
Salah satu langkah strategis yang sudah ditempuh adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Dokumen ini menjadi peta jalan agar setiap perangkat daerah memiliki arah jelas dalam menyusun program yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Penguatan PUG tidak hanya soal kesetaraan, tetapi juga diharapkan berdampak langsung pada indikator pembangunan daerah lainnya. Pemerintah menargetkan kebijakan yang responsif gender mampu mendukung penurunan angka kemiskinan, percepatan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender.
“Kita menyadari masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar responsif gender, berpihak pada kelompok rentan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Yana.
Meski IKG menunjukkan arah positif, Pemprov Gorontalo menekankan bahwa penurunan ketimpangan gender tidak bisa dibebankan pada satu dinas saja. Kerja kolaboratif seluruh pihak—pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, media, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas—dinilai mutlak diperlukan.
Diseminasi PUG yang digelar pekan lalu menjadi momentum memperkuat pemahaman bahwa kesetaraan gender adalah strategi pembangunan daerah, bukan sekadar isu perempuan. Ketika akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dirasakan secara adil, kualitas pembangunan daerah diyakini akan meningkat.
Dengan RAD PUG sebagai peta jalan dan tren IKG yang terus membaik, Provinsi Gorontalo diharapkan menjadi salah satu daerah yang konsisten mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.