GORONTALO — Angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Gorontalo menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), IKG daerah itu pada 2025 tercatat 0,343, menurun dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 0,365.
Capaian ini berada di bawah rata-rata nasional, menandakan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi semakin menyempit. Pemerintah provinsi pun bergerak cepat untuk mengunci momentum tersebut melalui kebijakan yang lebih terstruktur.
RAD PUG Disiapkan sebagai Peta Jalan Pembangunan Inklusif
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menyatakan bahwa capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Langkah strategis yang tengah disiapkan adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).
“Capaian IKG Provinsi Gorontalo yang terus membaik harus kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan. Kami menyadari masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar responsif gender dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yana dalam pernyataan tertulis, Rabu (13/5/2026).
Dokumen RAD PUG diproyeksikan menjadi peta jalan yang mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi di setiap perangkat daerah. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menekan ketimpangan gender, tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, pengurangan anak tidak sekolah, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Apresiasi dari Pemerintah Pusat untuk Kepemimpinan Daerah
Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie mendapat apresiasi dari Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Amurwani Dwi Lestariningsih. Menurutnya, perbaikan IKG mencerminkan visi daerah yang kuat dalam menghadirkan pembangunan berkeadilan bagi semua kelompok, termasuk perempuan, laki-laki, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Pengarusutamaan Gender di Kota Gorontalo. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Gorontalo dengan SKALA, Bappenas, dan Kementerian PPPA. Forum itu menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa kesetaraan gender merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Keberlanjutan
Yana menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini membutuhkan komitmen kolektif dari pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga masyarakat. Tanpa keterlibatan semua pihak, target pembangunan inklusif hanya akan menjadi dokumen di atas kertas.
Dengan tren IKG yang terus membaik dan peta jalan RAD PUG yang tengah digodok, Gorontalo berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan pembangunan responsif gender di Indonesia Timur. Fokus selanjutnya adalah memastikan kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
