GORONTALO — Polri tidak hanya mengawal keamanan, tetapi kini terjun langsung mengawal produksi pangan nasional. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim, pendampingan Polri ke petani jagung telah menghasilkan panen raya hingga 5,7 juta ton. Angka itu dikumpulkan dari lahan potensial seluas 1,37 juta hektare yang tersebar di berbagai daerah.
"Hingga kuartal II 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton," kata Listyo dalam laporan kepada Presiden Prabowo di Cikeas, Rabu (1/7).
BRI dan Himbara Salurkan KUR, Petani Bisa Akses Modal
Dalam program ini, Polri menggandeng Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan perbankan. Bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, difasilitasi untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani. Akses permodalan itu menjadi kunci agar petani bisa membeli benih unggul dan pupuk organik presisi.
Polri juga mendorong penggunaan teknologi pertanian. Mulai dari pupuk berbahan enceng gondok, alat pengering hasil panen mobile rotary dryer, hingga pengolahan limbah tongkol jagung menjadi briket. Bahkan, ada inovasi pupuk berbasis batu bara yang diklaim mampu memperbaiki tingkat keasaman tanah.
Bawang Putih Jadi Komoditas Andalan Baru
Tak hanya jagung, Polri memperluas pendampingan ke komoditas strategis lain. Di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, sebanyak 30 kelompok tani difasilitasi mengembangkan bawang putih di lahan 948 hektare. Hasil panen mencapai 18.960 ton. Pola serupa diterapkan di Karanganyar, Temanggung, Lampung Barat, dan Tanggamus dengan total lahan 127,5 hektare.
Untuk menjaga ketersediaan pasca-panen, Polri telah membangun 29 gudang ketahanan pangan di sejumlah titik. Gudang itu diharapkan menjadi buffer stock saat harga anjlok atau pasokan menipis.
Latar: Ketidakpastian Global Dorong Polri Turun Tangan
Kapolri menegaskan, keterlibatan Polri di sektor pangan bukan sekadar proyek tambahan. Langkah ini merupakan respons terhadap ketidakpastian global akibat perubahan iklim, perang dagang, disrupsi teknologi, dan konflik geopolitik. Menurut Listyo, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga ketersediaan pangan nasional.
Dengan skema ini, Polri tidak hanya mengawal distribusi bantuan pemerintah, tetapi juga mendampingi petani secara langsung. Mulai dari pemanfaatan lahan produktif, program pekarangan pangan bergizi, hingga akses perbankan. Hasilnya, target swasembada pangan yang menjadi program prioritas pemerintah mulai menunjukkan angka konkret.
