GORONTALO — Keputusan menahan harga BBM subsidi diumumkan langsung oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot di Jakarta, Jumat (29/5). Langkah ini menjadi bantalan fiskal di tengah gejolak kurs yang menembus level psikologis baru. “Untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan (tidak naik hingga akhir tahun),” ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM.
Yuliot menambahkan, selain harga yang aman, stok BBM bersubsidi juga dalam kondisi sangat memadai. Pemerintah mencatat pasokan Pertalite dan solar jenis CN48 berada jauh di atas standar minimal stok operasional nasional yang ditetapkan selama 23 hari. “Misalkan untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal, dan juga untuk solar CN48 itu juga di atas cadangan minimal,” jelasnya.
Untuk BBM nonsubsidi, ketersediaan pasokan juga dinyatakan cukup secara nasional. Hal ini diharapkan bisa meredam kekhawatiran masyarakat akan potensi kelangkaan di tengah fluktuasi harga minyak global yang masih tinggi.
Kurs transaksi Bank Indonesia pada Jumat (29/5) mencatat dolar AS berada di level Rp 17.877. Angka ini menjadi tekanan tersendiri bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena meningkatkan biaya impor energi. Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 mencapai 117,31 dolar AS per barel, pemerintah memilih tidak membebankan kenaikan itu ke konsumen.
Kebijakan stabilisasi ini memang melindungi daya beli masyarakat kelas bawah, namun di sisi fiskal berpotensi meningkatkan beban subsidi energi secara signifikan. Jika pelemahan rupiah dan harga minyak global bertahan lama, pemerintah harus mencari keseimbangan antara perlindungan sosial dan keberlanjutan anggaran. BI sendiri telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin ke level 5,25 persen untuk memperkuat stabilitas rupiah, namun tekanan masih terasa.
Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi minyak mentah di dalam negeri. Yuliot menyatakan bahwa selain produksi, kesiapan kilang nasional juga menjadi prioritas. “Produksi di dalam negeri kami dorong untuk peningkatan, kilang di dalam negeri pun itu juga kami sudah siapkan,” ujarnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan menahan harga BBM subsidi merupakan langkah jangka pendek yang stabilisatif. Ke depannya, pemerintah membuka ruang bagi penyesuaian kebijakan energi yang lebih adaptif terhadap dinamika global, sembari memperkuat infrastruktur energi domestik agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal.